Hanura

Sekjen SPI: 2017 Tahun Darurat Agraria

 KAMIS, 28 DESEMBER 2017 , 04:12:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sekjen SPI: 2017 Tahun Darurat Agraria

Agus Ruli Ardiansyah/Net

RMOL. Tahun 2017 adalah tahun yang menentukan untuk menilai komitmen Nawa Cita (9 program prioritas) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang agraria, perdesaan, pertanian dan pangan, mengingat tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik.
Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mengatakan, evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah sepanjang tahun 2017 menjadi catatan penting bagi SPI untuk menentukan langkah dan strategi perjuangan gerakan petani secara nasional.

"Kami membuat catatan di berbagai aspek, mulai dari agraria, pertanian, kedaulatan pangan, perubahan iklim, pembangunan perdesaan, kemiskinan, kelaparan  dan tingkat kesejahteraan petani, hingga hak asasi petani," kata Agus Ruli dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (27/12).

Dijelaskan, reforma agraria yang jadi program prioritas pemeritah melalui RPJMN 2014-2019 yakni meredistribusikan tanah (land reform) seluas 9 juta hektar kepada petani belum kunjung dijalankan hingga tahun ketiga pemerintahan. Pemerintah justru fokus pada program sertifikasi tanah, dan pembentukan bank tanah sebagai bentuk agenda pasar meliberalisasi tanah sebagaimana kepanjangan tangan dari Bank Dunia.

Apabila melihat program konsep reforma agraria versi pemerintahan Jokowi-JK, upaya melakukan legalisasi aset atau sertifikasi tanah mengambil porsi yang cukup besar.

Hal ini, kata Agus Ruli, dapat diartikan ke dalam dua hal: pertama, pandangan reforma agraria versi Jokowi-JK justru mengedepankan pembagian sertifikat-sertifikat tanah sebagai perwujudan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat. Pandangan tersebut jelas mengkerdilkan makna reforma agraria karena tidak menyasar urgensitas utama, yakni untuk merubah struktur ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah yang terjadi di masyarakat.

Upaya reforma agraria juga berusaha diwujudkan pemerintahan Jokowi-JK dengan menggunakan konsep kehutanan sosial. Sayangnya, kata Agus Ruli, program kehutanan sosial bukan redistribusi lahan murni, hanya hak pakai selama 35 tahun.

Agus Ruli melanjutkan, eskalasi konflik agraria semakin meningkat, penggusuran dan perampasan tanah petani terus berlangsung. Rezim menggunakan pembenaran infrastruktur dan legal standing dengan menyampingkan pertimbangan sosial petani.

"Oleh karena itu, tahun 2017 ini merupakan tahun darurat agraria," tegasnya.

Pada tahun 2017 tercatat setidaknya SPI mencatat terdapat 125 kasus konflik agraria di 17 kabupaten di Indonesia. Pada bulan Januari 2017 misalnya, konflik agraria kembali terjadi di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah upaya penggusuran yang dilakukan perusahaan di bulan Desember 2016 yang belum berhasil, PT. Perkebunan Nusantara II yang bekerjasama operasional dengan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Malaysia dibantu aparat kepolisian dan TNI kembali melakukan penggusuran atas tanah milik petani seluas 504 hektar. Padahal tanah tersebut merupakan TORA (tanah obyek reforma agraria).

"Upaya-upaya penyelesaian konflik secara prosedural yang dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi/lembaga seperti Kantor Staf Presiden (KSP), DPRD Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan Komnas HAM berjalan mandeg. Penanganan kasus konflik agraria yang berlarut-larut tersebut lagi-lagi menunjukkan bentuk kegamangan pemerintah untuk menjalankan reforma agraria," tuturnya.

Pada tahun 2017, kasus-kasus perampasan dan penggusuran tanah milik petani dengan modus proyek pembangunan infrastruktur juga marak terjadi. Di Kendal, pada tanggal 1 Desember 2017 lalu, sedikitnya ratusan warga dari 9 desa terusir dari tanahnya sendiri akibat proyek pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Warga dari 9 desa tersebut juga mengalami kecurangan dan ketidakadilan atas harga ganti kerugian dan ukuran luas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kendal.

"Masih di bulan yang sama pada 4 Desember 2017, di Desa Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, penggusuran paksa terhadap rumah dan tanah milik masyarakat juga terjadi dengan dalih proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport," demikian Agus Ruli. [rus]

Komentar Pembaca
Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

, 24 MEI 2018 , 17:00:00

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi
Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

, 17 MEI 2018 , 19:22:00

Penghargaan

Penghargaan "Inspirator Bangsa"

, 17 MEI 2018 , 05:56:00