JPPR: Parpol Harus Hilangkan Politik Uang, Masyarakat Harus Jadi Pemilih Berdaulat

 MINGGU, 07 JANUARI 2018 , 04:03:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

JPPR: Parpol Harus Hilangkan Politik Uang, Masyarakat Harus Jadi Pemilih Berdaulat

JPPR/RMOL

RMOL. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memiliki beberapa catatan penting dalam menyambut tahun politik baik perhelatan Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019.
Kornas JPPR Sunanto mengatakan partai politik memiliki tanggung jawab menghilangkan budaya politik uang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Transaksi politik yang dilakukan kandidat kepada pemilih dan penyelenggara merupakan bentuk kejahatan yang menjadikan pemilih tidak lagi berdaulat," katanya melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (6/1).

Sunanto menambahkan partai politik juga harus mampu menciptakan sistem kontrol dalam internal dan kader partai politik sebagai upaya pencegahan terhadap praktek-prakktek politik transaksional yang sering terjadi. Selain itu partai politik juga harus menjalankan tugasnya dalam hal pendidikan politik terhadap kader partai dan masyarakat dalam hal ini pemilih.

"Partai politik, pasangan calon dan tim kampanye harus melakukan proses kampanye yang cerdas dan mendidik. Parpol juga harus mengedepankan visi, misi dan program kerja dalam rangka mempengaruhi pilihan pemilih," ungkapnya.

Sementara itu, bagi masyarakat, JPRR berpesan agar dapat lebih berperan aktif dan memiliki kedaulatan untuk memastikan proses Pemilu maupun Pilkada berkualitas.

"Sebagai upaya dari menjadikan pemilih yang berdaulat pemilih, pemilih bisa terlibat sebagai pemantau untuk mengawal proses tahapan pemilu berjalan dengan jujur dan adil," katanya.

JPPR, kata Sunanto mengajak pemilih untuk mempelajari visi, misi, program kerja, rekam jejak, serta janji-janji politik pasangan calon atau partai politik pada saat proses pelaksanaan kampanye sebelum melakukan pemungutan suara.

Menurutnya, pemilih hendaknya tidak menggadaikan hak pilihnya hanya dengan uang atau barang. Pemilih juga harus mempunyai keberanian dalam hal melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu dan pemantau.

Sementara itu, bagi penyelenggara pemilu, JPPR meminta untuk segera dilakukan perbaiakan kualitas data pemilih, sebagai upaya memastikan semua warga negara yang mempunyai hak pilih sudah terdaftar

"Integritas dan kemandirian penyelenggara dalam menjalankan tugas perlu di perhatikan sehinggah tidak ada penyelenggara yang terindikasi adanya keberpihakan," ungkapnya.

Menurut Sunanto, penyelenggara dalam hal ini Bawaslu perlu menyediakan model pelaporan dugaan pelanggaran secara online yang mempermuda pemilih dalam hal pelaporan

"Evaluasi kinerja dan profesionalisme penyelenggara  Menyiapkan askes informasi yang memadai terhadapa pemilih Meningkatkan pendidikan pemilih," demikian Sunanto. [san]


Komentar Pembaca
Penembakan Kader Prabowo, Bukan Soal Politik!
Supir Angkot: Hak Kami Direbut Anies!

Supir Angkot: Hak Kami Direbut Anies!

, 22 JANUARI 2018 , 17:00:00

Pesawat Hercules TNI Angkut Bantuan Kemanusiaan Untuk Warga Asmat
Kang Emil Angkat Koper

Kang Emil Angkat Koper

, 20 JANUARI 2018 , 20:57:00

Pengerukan Kali Ciliwung

Pengerukan Kali Ciliwung

, 20 JANUARI 2018 , 17:31:00