Hanura

Menteri Siti Minta Masukan PP Muhammadiyah

 SENIN, 08 JANUARI 2018 , 21:17:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Menteri Siti Minta Masukan PP Muhammadiyah
RMOL. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian MenLHK Siti Nurbaya setelah sebelumnya pada 31 Desember 2017 lalu, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU Said Akil Siradj.

Tak berbeda dengan pertemuan di PBNU, perbincangan dengan pengurus Muhammadiyah guna meminta masukan terkait persoalan dan langkah yang perlu dilakukan dalam hal lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu rencana kerja sama membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah, yakni reforma agraria dan akses hutan sosial.

Siti sendiri menyambut baik masukan yang diberikan oleh pihak Muhammadiyah. Diharapkan hasil masukan dari temuan tim Muhammadiyah di lapangan, dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kekuatan moral dan kekuatan untuk menggerakan pemberdayaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah akan sulit dilakukan tanpa dukungan pemerintah," ujar Siti dalam pertemuannya dengan Pengurus Muhammadiyah di PP Muhammadiyah, Senin (8/1).

Hal itulah sambung Siti yang ditugaskan presiden memberikan ruang kepada masyarakat.

"Kami sudah mendapatkan masukan. Dan sekarang selanjutnya mana yang harus segera dilakukan dan yang perlu dibicarakan. Konkritnya nanti langsung pertemuan antara Sekjen LHK dan Sekum PP Muhammadiyah," jelas Siti.

Siti pun memastikan pemerintah terus mendorong pemberian akses legal kepada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program perhutanan sosial.

"Per 18 Desember 2017, akses legal lahan yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta hektar hingga 2019," paparnya.

Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar, 10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia, untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.

"Saya memang mendapat tugas dari presiden untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah soal refoma agararia," bebernya.  

Sementara itu dari Muhammadiyah berharap ada langkah konkrit setelah pertemuan ini.

"Kani ini partner pemerintah.  Kami selalu memberikan masukan dan kritikan pada program pemerintah. Harapannya, kritikan ini jangan dianggap menjatuhkan, " jelas Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Muhidin Mawardi.

Ada beberapa masukan yang diberikan pihak Muhmmadiyah seperti tata kelola hutan yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan, tidak ada inforcement,  kepemilikan lahan,  batas-batas kawasan, hak guna lahan yang tidak jelas,  keberadaan masyarakat adat dan status hutan adat yang tak selesai.[dem]

Komentar Pembaca
Pianis Muda Indonesia Peraih Penghargaan Internasional
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Foto Bersama Para CEO Astra

Foto Bersama Para CEO Astra

, 20 APRIL 2018 , 00:10:00

Kuba Pasca Generasi Castro

Kuba Pasca Generasi Castro

, 19 APRIL 2018 , 09:59:00