Hanura

PDIP, Golkar Dan Gerindra Penentu Pilpres 2019

 JUM'AT, 12 JANUARI 2018 , 18:22:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

RMOL. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan ambang batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi parlemen dan 25 persen perolehan suara nasional akan menodai demokrasi.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Ahmad RIza Patria menyebut adanya ambang batas tersebut akan merusak kualitas demokrasi karena akan membatasi daya saing utamanya partai-partai kecil.

Dengan ambang batas itu juga, menurutnya, seolah hanya menunjukkan Indonesia menjadi negara demokrasi yang banyak partai politik tetapi tidak menjadikannya bagi kualitas demokrasi itu sendiri.

"Demokrasi kita hanya menang secara kuantitas. Tidak diikuti dengan kualitas gitu," ujar Bang Ariza, sapaan akbrabnya ketika ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyebut ambang batas ini akan membuat partai kecil bergabung dengan tiga poros besar di Pilpres 2019. Ketiga partai itu tentu saja peraih suarat tiga teratas di Pemilu 2014.

"Jadi sangat bergantung PDIP, bergantung Golkar, bergantung Gerinda.Tiga partai ini yang menjadi poros," tukasnya.[dem]

Komentar Pembaca
Pianis Muda Indonesia Peraih Penghargaan Internasional
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Foto Bersama Para CEO Astra

Foto Bersama Para CEO Astra

, 20 APRIL 2018 , 00:10:00

Kuba Pasca Generasi Castro

Kuba Pasca Generasi Castro

, 19 APRIL 2018 , 09:59:00