Hanura

DPD Minta Presiden Jokowi Tinjau Ulang Izin Impor Beras

 JUM'AT, 12 JANUARI 2018 , 20:58:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

RMOL. Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba, mengimbau Presiden Joko Widodo meninjau kembali kebijakan impor beras. Sebanyak 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam akan masuk ke Indonesia di akhir Januari 2018 nanti.
"Kebijakan impor beras ini momennya tidak tepat. Pemerintah harus meninjau ulang ini. Ini pasti menyengsarakan petani. Kan lagi musim panen," tegasnya dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (12/1).

Bila Jokowi tetap memutuskan impor beras, lanjutnya, petani dipastikan kecewa. Apalagi hal ini dilakukan saat petani tengah gencar-gencarnya merayakan panen raya. Dari data yang ia peroleh diketahui hingga akhir Februari 2018 terdapat sekitar 5 juta ton gabah yang akan dihasilkan petani.

"Saya mau turun ke sawah ini untuk berkomunikasi dengan para petani. Kan kasihan meraka. Ya saya harap, jangan sampai gara-gara impor beras ini mereka kecewa. Tidak mau lagi ke sawah. Padahal kan gairah ke sawah itu akhir- akhir ini sudah semakin bagus dengan dorongan Kementan. Makanya tadi saya minta supaya impor ini ditinjau kembali," pintanya.

Sejatinya menurut Purba, sebelum impor pemerintah memeriksa stok gudang beras di gudang.

"Cek dulu stoknya berasnya dengan benar. Masih ada di gudang atau tidak. Setahu saya data dari Kementerian Pertànian itu, beras kita masih banyak sekali. Lalu mengapa harus impor?" tegasnya.

Ketika ditanya terkait harga beras medium yang mencapai harga Rp11.000-12.000 per kilogram atau melebihi harga HET yakni Rp 9.450 per kilogra dicibir oleh Parlindungan. Ia mengaku tidak mendapat keluhan terkait mahalnya harga beras dari masyarakat. Ia justru curiga ada permainan lain agar impor segera dilakukan.

"Kan rakyat tidak ada yang teriak mahal. Lalu stok khabarnya juga masih banyak. Hasil panen raya padi petani juga melimpah, bahkan umumnya para petani di daerah-daerah yang panen ini surplus katanya. Nah sebaiknya, kalau harga naik, pemerintah perbaiki dong jalur distribusinya, supaya pasokan lancar, harganya stabil. Jadi bukan impor jawabannya," imbuhnya.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI Persero) sebagai importir beras kualitas medium sebanyak 500.000 ton dengan payung  hukum yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

"Kami berikan izin impor beras khusus yang tidak diproduksi di Indonesia di dalam negeri. Kami tak mau mengambil resiko kekurangan beras di Indonesia. Yang jelas bukan beras IR 64. Beras impor ini tidak diproduksi di Indonesia," ujar Enggar saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (11/1) lalu.[dem]



Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Kebersamaan Di Hari Raya

Kebersamaan Di Hari Raya

, 15 JUNI 2018 , 08:43:00