Hanura

Jangan Tebang Pilih, Stop Eksekusi Mati

 SABTU, 13 JANUARI 2018 , 11:14:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jangan Tebang Pilih, Stop Eksekusi Mati

Foto/Net

RMOL. Dalam kegiatan Pameran Capaian 3 Tahun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Jakarta beberapa waktu lalu, pemer­intah khususnya Kementerian Luar Negeri menyatakan te­lah berhasil menyelamatkan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dari anca­man hukuman mati di luar negeri. Sementara di dalam negeri, pemerintah masih mewacanakan menggelar eksekusi terpidana mati.
Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, soal capaian dalam perlind­ungan WNI di luar negeri. Di antaranya, menyelesai­kan 9.894 kasus WNI di luar negeri, memfasilitasi pemu­langan hampir 50.000 WNI, khususnya pekerja migran, mengembalikan hak-hak fin­ansial WNI senilai lebih dari Rp 120 miiyar; dan membe­baskan 14 WNI dari ancaman hukuman mati.

Dalam perspektif HAM, ICJR mengapresiasi capa­ian dari pemerintah yang di­wakili oleh Kemlu tersebut. "Membebaskan seseorang dari ancaman pidana mati tentu bu­kan pekerjaan mudah. Terlebih dalam perspektif negara hal itu dilakukan untuk melindungi warga negara sendiri. Namun, capaian penting keberhasilan Kemlu ini nampaknya dilaku­kan secara diskriminatif hanya bagi WNI di luar negeri dalam konteks kerja-kerja diploma­tik,"  ujarnya.

ICJR mencatat, sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah telah dilakukan tiga kali gelombang eksekusi mati, yakni dua gelombang ek­sekusi pada 2015 dan satu kali eksekusi di 2016. Dari tiga kali gelombang eksekusi itu, pe­merintah telah memasukkan 29 nama dalam daftar terpidana yang akan eksekusi mati, 18 orang diantaranya telah diek­sekusi mati dan sisinya masih menunggu giliran eksekusi di depan regu tembak.

Dari 29 nama itu, ada 6 orang yang merupakan warga negara Indonesia. Dari total 6 orang WNI yang masuk daftar dieksekusi mati, 3 orang sudah dieksekusi mati. Fakta itu belum ditambah dari jumlah terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi mati di Lapas di Indonesia.

Berdasarkan data Ditjen PAS Kemenkumham per Oktober 2017, terdapat 165 terpidana mati yang tersebar di Lapas-Lapas di seluruh Indonesia. Dari angka itu, 111 terpidana mati berkebangsaan Indonesia. Khusus untuk terpidana kasus narkotika, Presiden Jokowi telah secara jelas menyatakan akan menolak seluruh permo­honan grasi yang diajukan.

"Artinya, apabila tidak ada perubahan dari sisi yudisial, maka terpidana mati kasus narkotika, sekalipun merupa­kan warga negara Indonesia tidak akan diberi kesempatan hidup oleh presiden, berbeda dengan usaha yang dilaku­kan pemerintah bagi warga negara di luar negeri," sebut Erasmus. ***


Komentar Pembaca
25 Hal Tentang Menteri Amran

25 Hal Tentang Menteri Amran

, 19 APRIL 2018 , 17:00:00

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

, 12 APRIL 2018 , 18:15:00

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

, 12 APRIL 2018 , 03:52:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00