Sertifikat HGB Tiga Pulau Reklamasi Jakarta Bisa Dicabut

 SABTU, 13 JANUARI 2018 , 19:59:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Sertifikat HGB Tiga Pulau Reklamasi Jakarta Bisa Dicabut
RMOL. Pakar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Hasan menegaskan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G hasil reklamasi bisa dibatalkan.
"Ya pembatalan itu memang dimungkinkan," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Menurut dia, ada tiga jalan untuk melakukan pembatalan sertifikat HBG sebagaimana diminta Pemprov DKI. Pertama, Gubernur Anies Baswedan meminta Dinas Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DKI Jakarta untuk melakukannya. Tentunya, permintaan itu disertai dengan alasan hukum yang kuat.

"Satu menyampaikan kepada pembuat keputusan, penerbitan kalau ini katakanlah HGB itu siapa ya Kepala Kantor Pertanahan. Karena cara doktrin hukumnya keputusan tata usaha negara itu boleh dicabut oleh pembuatnya. Tentu ketika mencabut itu harus ada reasoning (alasan) nya," jelasnya.

Yang kedua, lanjutnya, meminta atasan dari Kepala Dinas ATR/ BPN, dalam hal ini Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil untuk mencabutnya. Lagi-lagi, alasannya pun haruslah jelas dan kuat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengirimkan surat permintaan pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G oleh Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno pun mengaku bahwa pihak Pemprov paham betul akan konsekuensi yang harus mereka terima yakni membayar kerugian pengembang atas BPHTB senilai Rp483 miliar.

Namun, Sofyan Djalil menolak tegas. Tak hanya menolak, Sofyan Djalil bahkan menantang Pemprov DKI untuk menggugat mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait itu, Anies mengaku pihaknya tengah mempelajari.

"Ketiga, kalau dua pejabat ini juga menyatakan tidak akan mencabut karena sudah sah, sudah memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan, ya pilihannya seperti disampaikan Prof Yusril (Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra), ya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," demikian kataNur Hasan.[dem[

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00