Sebentar Lagi Panen Raya, PPP Tak Setuju Ada Impor Beras

 MINGGU, 14 JANUARI 2018 , 21:32:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Sebentar Lagi Panen Raya, PPP Tak Setuju Ada Impor Beras

Ilustrasi/Net

RMOL. Anggota Fraksi PPP DPR Iskandar Syaichu menganggap keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka keran impor beras sebesar 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand sangat tidak tepat. Alasannya, sebentar lagi Indonesia memasuki masa panen.
Panen raya akan terjadi pada Februari dan Maret. Impor tersebut dikhawatirkan akan membuat harga padi petani di masa panen nanti anjlok.

"Adanya impor merugikan petani,” kata anggota Komisi VI DPR ini, Minggu (14/1).

Karena itu, Iskandar menyarankan Pemerintah untuk mempertimbangkan rencana impor tersebut. Terlebih, dari sisi teknis, impor tersebut juga tidak bakal menurunkan harga beras yang saat ini sedang naik. Sebab, impor membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Jika kebijakan diambil saat ini, beras impor diperkirakan tiba pada Februari nanti saat panen raya tiba.

"Kalau Februari, tanpa impor pun harga beras akan turun sendiri. Sebab, saat itu sudah ada panen raya. Jadi, buat apa ada impor,” jelasnya.

Mengenai naiknya harga saat ini, kata Iskandar, sebenarnya tidak perlu terlalu dirisaukan. Sebab, sejak jaman dahulu sampai jaman sekarang, Januari adalah waktu antara musim tanam dan mendekati musim panen. Waktu ini disebut masa paceklik. Di masa ini, biasanya harga beras merangkak naik.

"Kita sama-sama tahu, kalau Januari sampai pertengahan Februari adalah musim paceklik, sehingga harga beras naik. Harga itu akan reda ketika masuk musim panen di bulan Februari. Jadi, jangan terlalu panik apalagi dipolitisir,” imbuhnya.

Dia mengakui, impor beras bukan langkah haram. Ada aturan seperti Perpres Nomor 48/2016 dan Permendag Nomor 103/2015 yang membolehkan impor. Namun, impor itu ada syaratnya. Di antaranya, dalam keadaan gagal panen atau impor beras khusus yang tidak bisa diproduksi Indonesia. “Sudahkah impor saat ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada?” tanyanya.

Sesuai dengan isi Perpres 5/2015 dan Permendag 103/2015, kata Iskandar, proses importasi beras harus dimulai dari rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bidang perekonomian yang melibatkan banyak pimpinan institusi, di antaranya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan,  Menteri BUMN, dan Kepala BPS. Iskandar belum mendengar ada Rakortas tersebut. Makanya, Iskandar heran dengan keluarnya Permendag Nomor 1/2018 pada Januari ini yang memutuskan ada impor beras.

Atas dasar itu, Iskandar memandang bahwa impor beras tersebut pantas dibatalkan. Dia tidak ingin gara-gara impor, petani jadi menderita. Dia pun meminta Pemerintah membuktikan komitmen peduli pada petani.

"Memperhatikan nasib petani sama pentingnya dengan memerhatikan konsumen beras. Jangan dianggap sepele, karena petanilah yang telah menghasilkan beras yang setiap hari kita makan,” tandasnya. [sam]

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00