Hanura

Bulog Hanya Berpikir Di Atas Kertas

 SENIN, 12 FEBRUARI 2018 , 03:47:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Bulog Hanya Berpikir Di Atas Kertas

Foto/Net

RMOL. Komisi IV DPR RI meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa lebih optimal dalam menyerap gabah petani yang dalam empat bulan ini akan panen sekitar 20 juta ton beras.
"Kita sudah minta Bulog serap gabah tapi Bulog ini bukan satu-satunya yang menyerap. Sementara Bulog tidak punya fleksibiltas harga. Dia hanya punya fleksibilitas kalau kita kasih muatan, kita kasih pegangan, kita kasih instruksi, baru bisa gerak," jelas Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo kepada redaksi, Senin (12/2).

Selama ini, Bulog bekerja atas dasar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di mana Gabah Kering Panen Rp 3700 per kilogram, Gabah Kering Giling Rp 4600 per kilogram dan beras Rp 7300 per kilogram sementara harga pasar untuk beras saja sudah di atas Rp 8000 per kilogram. Sementara Bulog maksimal serapan gabahnya paling banyak delapan persen dari seluruh gabah yang ada di petani.

"Kalau cuma delapan persen, 90 persennya siapa yang pegang. Jadi tidak bisa juga dijadikan pegangan di Bulog untuk ambil kebijakan impor. Cadangan beras Bulog saja ini tidak bisa pengaruhi pasar. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada kelompok pedagang bersatu kendalikan pasar, apa bisa Bulog intervensi itu. Makanya tata kelola pangan harus rapi," papar Edhy.

Karena itu, dia meminta peran Bulog harus diperkuat. Sebab hambatan di Bulog bukan hanya secara kelembagaan saja tapi juga di jajaran direksi yang ternyata tidak terlalu memantau situasi di lapangan. Dia pun tidak kaget kalau kemudian orang-orang Bulog ini jarang turun ke lapangan memantau situasi gabah petani.

Menurutnya Bulog punya pengendalian uang, punya fleksibilitas sendiri namun masih saja banyak kendala. Direksi yang sekarang juga bukan orang lapangan sehingga berpikirnya di atas kertas. Direksi itu yang perlu operasional, bekerja di lapangan jadi tahu situasi di lapangan.

"Sisi lain Bulog kita kritik juga karena tahun ini serapannya sedikit sekali padahal tahun-tahun sebelumnya bisa. Padahal pinjaman tidak dipersulit, lewat bank swasta bisa. Kemudian PMN Bulog tidak dibatasi asal diperkuat. Buktinya tidak ada yang berani potong selama untuk kepentingan petani," jelas Edhy.

Dia juga meminta pemerintah bersatu, sebab yang terjadi saat ini, pemerintah terkesan jalan sendiri. Mengingat, selama empat bulan ini akan ada panen hingga 20 juta ton beras.

"Kalau kemudian ini salah, cek langsung baru diverifikasi ulang. Cuma memang cara paling mudah itu impor, mudah untuk bilang itu. Tapi saat ke depan kalau negara lain juga kesulitan pangan mereka memang mau ekspor. Kita kan juga masih punya sawah cukup banyak. Jadi saya pikir yang paling penting cari jalan keluarnya," katanya.

Edhy juga meminta pemerintah segera membentuk lembaga pangan sebagaimana amanat dari UU Pangan. Sebab sejak 2015 diundangkan, pembentukan lembaga pangan tidak kunjung menemukan titik terang.

Di kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo juga mengaku tidak heran jika Bulog masih enggan menjalankan tugas menyerap gabah petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.

"Bulog ini problem utamanya karena dua fungsi, sebagai perum dan fungsi sosial. Ketika dia harus melakukan serap gabah kemudian tidak di-support anggaran pemerintah pasti kesulitan. Apalagi itu kan menggunakan pinjaman komersial. Kalau pinjaman komersial pasti jadi beban perusahaan," bebernya.

Menurut Firman, tidak bisa dipungkiri Bulog menganggap bisnis gabah tidak akan pernah menguntungkan. Makanya ogah-ogahan beli gabah karena tidak mau rugi, sementara di sisi lain mau untung tapi tidak mampu bersaing.

"Makanya saya sejak dulu usulkan Bulog dikembalikan fungsinya menjadi bufferstok dan penyangga harga. Cuma Bulog ini kan mulai kedodorannya ketika kerja sama dengan IMF. Dalam pesyaratannya itu, Bulog tidak boleh menjadi lembaga penyangga karena pihak asing punya rencana kuasai pangan di Indonesia," jelasnya.

Di samping itu, pembentukan lembaga pangan di bawah kendali presiden harus disegerakan. Sebab jika masih mengandalkan Bulog yang notabene di bawah Kementerian BUMN maka dipastikan masalah pangan akan tetap muncul seperti saat ini.

"Negara ini kalau memang memikirkan rakyatnya ya harus diikhlaskan Bulog kembali yang lalu, manajemen SDM juga diperbaiki," tegas Firman. [nes]

Komentar Pembaca
Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

, 24 MEI 2018 , 17:00:00

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi
Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

, 17 MEI 2018 , 19:22:00

Penghargaan

Penghargaan "Inspirator Bangsa"

, 17 MEI 2018 , 05:56:00