Hanura

PPP Dorong Publik Gugat UU MD3

 SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 02:11:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

RMOL. Revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Namun, pengesahanan tidak berjalan mulus, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem tidak setuju dan walk out dari ruang rapat.
PPP pun mendorong publik untuk menggugat hasil revisi itu ke Mahkamah Konstitusi.

Ada 14 butir perubahan dalam revisi itu. Empat di antaranya begitu mencolok dan mengundang kontroversi yaitu soal penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, hak imunitas DPR, kewenangan untuk memanggil paksa, dan bisa memidanakan orang yang menghina DPR. PPP mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR serta hak imunitas anggota Dewan.

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi menyebut, jika ada publik juga menolak dengan hasil revisi itu, mereka berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali (juducial review) ke MK.

"Semua Undang-Undang yang telah disahkan DPR kan memang terbuka untuk di-judicial review. Jadi hak masyarakat untuk melakukan judicial review," kata waketum PPP itu di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Menurut Arwani, kewajiban penegak hukum mendapat izin Presiden untuk memeriksa anggota Dewan yang terjerat kasus sudah dibatalkan MK. Namun, dalam hasil revisi itu, kewajiban tersebut malah dihidupkan kembali. Makanya, dia memandang hasil revisi itu bertentangan dengan putusan MK dan pantas jika digugat.

Dia juga keberatan dengan penambahan pimpinan MPR. Menurut dia, pasal itu menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia.

"PPP melihat pasal 247A (soal penambahan kursi pimpinan) itu sebagai kemunduran kualitas demokrasi. Kemunduran kualitas kerja legislasi," ucapnya.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan tidak masalah dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, pihaknya menganggap penambahan itu belum saatnya disahkan. Penambahan bisa dilakukan pada periode baru nanti.

"Kami memutuskan walk out karena MD3 belum saatnya untuk disahkan," katanya.

Reni juga mempersoalkan penunjukkan langsung pimpinan MPR dan DPR. Kata dia, harusnya pimpinan baru tersebut dipilih, bukan dijatah untuk partai tertentu.

"Pasal 427 huruf c itu bunyinya diberikan untuk pimpinan MPR, kan ini tidak etis," cetusnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak mempermasalahkan dengan penolakan PPP. Dia juga tidak masalah jika hasil revisi itu langsung digugat ke MK.

"Kalau tidak setuju ya sudah lah. Merasa itu melanggar hak, ada MK. Tidak apa-apa, biar berjalan saja," jelasnya saat dimintai tanggapan wartawan. [wah]


Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Kebersamaan Di Hari Raya

Kebersamaan Di Hari Raya

, 15 JUNI 2018 , 08:43:00