Hanura

MKD Jadi Media Konsultasi Anggota Dewan Yang Ingin Tempuh Jalur Hukum

 SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 17:37:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

MKD Jadi Media Konsultasi Anggota Dewan Yang Ingin Tempuh Jalur Hukum

Foto/Net

RMOL. Wakil Ketua MKD DPR, Syarifudin Sudding menjelaskan setiap anggota DPR dapat membuat laporan kepada aparat penegak hukum jika merasa merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.
Menurutnya hal tersebut telah dimuat dalam pasal 122 huruf K di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) itu tidak membuat MKD anti kritik.

"Secara perorangan, apabila dia merasa dicemarkan nama baiknya bisa saja (membuat laporan ke penegak hukum)," ujar Wakil Ketua MKD DPR, Syarifudin Sudding di ruang rapat MKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Sudding menegaskan bahwa MKD mempunyai kewajiban untuk menjaga marwah kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Tetapi, dalam hal permasalahan personal anggota dewan maka MKD sebatas memberi arahan dan konsultasi.

"Paling tidak anggota yang bersangkutan meminta kajian pertimbangan ke MKD dan kami memberikan pertimbangan. MKD ini dianggap sebagai media konsultasi sebelum anggota melakukan langkah hukum," jelasnya.

Sudding juga menekankan bahwa proses hukum anggota dewan secara personal merupakan proses tersendiri. MKD tidak akan melakukan intervensi apapun.

"Gak sama sekali, karena kita juga dilarang memberikan intervensi, kita saling menghargai," pungkasnya. [nes]


Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00