Hanura

Sayap Gerindra Ingatkan Pemerintah Pengelolaan Bandara Jangan Dari Swasta

 SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 20:08:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Sayap Gerindra Ingatkan Pemerintah Pengelolaan Bandara Jangan Dari Swasta

Foto/Net

RMOL. Ketua Umum organisasi sayap Partai Gerindra, Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria), Muhammad Nizar Zahro mewanti-wanti pemerintah untuk tidak melakukan kerjasama pengelolaan bandar udara dengan pihak swasta.
Sebab jika hal tersebut dilakukan Satria bakalan tampil paling depan untuk menentang dan mengeritik kebijakan tersebut.

"Kita akan tampil terdepan sebagai pengeritik pemerintah bila 'menjual' (bekerja sama dengan pihak swasta) bandara kepada pihak swasta. Karena itu bagi kami mengkhianati UUD 45," ujarnya dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Satria di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

Nizar menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang didapatnya dari media massa nasional, pemerintah sudah berencana untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Padahal, Bandara menurut dia merupakan etalase bagi NKRI.

Anggota Komisi V DPR RI ini mengaku sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, tak bekerjasama dengan pihak swasta pun, pemerintah sesungguhnya sudah meraup untung.

"Terminal 123, setiap tahun keluar jakarta 100 juta orang. Debgan airport tax Rp150 ribu itu Rp15 triliun keuntungannya. Kalau dikerjasamakan apa dasarnya? Toh pemerintah diam aja udah dapat untung," ketusnya.

Terlebih, lanjut anak buah Prabowo Subianto ini, pemerintah malah ingin bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola bandara internasional. Padahal, ada kepentingan negara ini yang harus dilindungi.

"Jangan dikerjasamakan dengan swasta karena ada hak personal kita yang pihak swasta tak boleh tahu. Semisalnya cukai, kemudian radar yang ada disitu semua," jelasnya.

Adapun kata dia bandara yang bakal dikerjasamakan dengan pihak swasta adalah bandara Labuan Bajo, Samratulangi, Kualanamo Medan, Bandara di Pontianak, dan lain-lain.

"Dulu pas kita bangun sama sekali tidak melibatkan pihak swasta sama sekali. Waktu kita bangun dengan bersusah payah dengan uang APBN mulai puluhan tahun yang lalu tidak ada campur tangan swasta. Sekarang pemerintah tinggal ngambil untungnya saja. Jadi jangan dikerjasamakan dengan pihak swasta," ujarnya. [nes]

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00