Hanura

Pakar HTN: Putusan MK Jangan Perlemah KPK

 RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 08:57:00 WIB | LAPORAN: YANTI MARBUN

Pakar HTN: Putusan MK Jangan Perlemah KPK

Ilustrasi/Net

RMOL. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hanya memperlemah kewenangan lembaga antirasuah.
"Sebaiknya politisi di DPR seharusnya tidak memperlemah kewenangan KPK," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Budi Darmono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/2).

Menurut dia, saat ini masyarakat sangat mengandalkan KPK untuk memerangi korupsi yang sudah menggurita di tanah air.

"Seharusnya partai politik bertanggung jawab kalau ada anggotanya di DPR terlibat korupsi. Rakyat harus diajari menghukum partai politik yang anggotanya terlibat korupsi dengan cara tidak memilihnya," tambahnya.

Dari sembilan hakim konstitusi, empat diantaranya menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan menolak permohonan uji materi UU MD3 terkait dengan hak angket DPR kepada KPK. Mereka adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, keempat hakim tersebut menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen sehingga tak termasuk wilayah eksekutif. Dengan demikian, DPR tak bisa menggunakan hak angket terhadap KPK.

Sementara lima hakim lainnya berpendapat bahwa dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara, dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan yang mengalami krisis kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam UU, kepolisian dan kejaksaan masuk ranah eksekutif. Ini berarti DPR mempunyai hak meminta pertanggungjawaban KPK, seperti halnya kepada publik.[wid]

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00