Hanura

JK: Saya Dukung Jokowi

Bicara Pilpres 2019

 RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 11:17:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

JK: Saya Dukung Jokowi

Jokowi dan Jusuf Kalla/Net

RMOL. Setelah JK menyatakan tak akan berlaga di Pilpres 2019, banyak yang bertanya-tanya kemana hati JK berlabuh? Ke Jokowi apa ke calon lain? Kemarin, JK buat pernyataan mengejutkan. Bekas ketum Golkar itu akan mendukung Jokowi, walaupun bentuk dukungannya masih dirahasiakan.
Perihal dukungan itu disampaikan JK usai mengungkapkan kembali niatnya untuk pensiun dari dunia politik setelah selesai menjabat wapres. Dia menegaskan, di Pilpres 2019 tak akan maju lagi mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Alasannya, usianya sudah tua. Tahun ini usia JK menginjak 75 tahun.

Sebelumnya, JK juga sudah menyampaikan alasan tak mau maju di Pilpres mendatang, baik sebagai capres atau cawapres. Selain sudah tua, dia bilang konstitusi hanya memberi kesempatan dua periode. Alasan lain, JK merasa sudah cukup puas dengan perjalanan kariernya. Dua kali menjadi wapres dan sekali capres. JK juga tak akan maju sebagai capres. Kapok. Kata dia, sementara ini, hanya orang Jawa yang mungkin bisa menang sebagai capres.

Menanggapi pencalonan kembali Jokowi sebagai capres, JKmenyatakan dukungannya. "Pak Jokowi kan masih muda dibanding saya. Otomatis dukung beliau maju. Tapi bagaimana caranya nanti kita lihat," kata JK, di kantor Wapres.

Kalau berniat tak mendampingi Jokowi sebagai cawapres, siapa yang cocok? Dia bilang, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendampingi Jokowi di Pilpres. Yakni, orang tersebut mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi dan mampu bekerja di pemerintahan. "Mesti dua hal ini (dipenuhi bakal cawapres) dan di samping itu juga ya tentu yang bisa memperluas jangkauan keterpilihan," ungkapnya.

JK menambahkan, yang terpenting bagi cawapres adalah kemampuan melengkapi kekurangan capres pasangannya. "Saya kira memang semua tokoh itu berbeda-beda dia punya pengalaman, caranya," ujarnya.

Soal ini, JK pernah memberi trik memilih pasangan capres. Rumusnya masih sama. Pasangan capres-cawapres harus memiliki latar belakang yang berbeda untuk meluaskan cakupan pemilih. Misalnya, jika capresnya dari Jawa, cawapresnya dari luar Jawa. Bisa juga latar belakang lain. Jika capres nasionalis, pendampingnya dari kalangan religius atau orang yang dekat dengan golongan agama. Kalau calon presidennya dari kalangan politikus, calon wakilnya dari teknokrat.

Pada survei terakhir yang diselenggarakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ada lima klasifikasi cawapres potensial yang disusun berdasarkan latar belakang militer, Islam, partai, kepala daerah wilayah strategis dan profesional. Dari kalangan militer, muncul tiga nama yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo dan Moeldoko. Kemudian, untuk latar belakang Islam muncul dua nama potensial yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Tuan Guru M Zainul Majdi selaku Gubernur NTB. Dari politis muncul nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Budi Gunawan yang dianggap memiliki kedekatan dengan PDIP, meski bukan kader partai itu. Dari latar belakang gubernur provinsi strategis muncul Anies Baswedan. Terakhir, yang berlatarbelakang profesional adalah Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, Chairul Tanjung dan Aksa Mahmud.

PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 kemungkinan juga akan kembali mengusung Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, calon pendamping Jokowi sepenuhnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai. Pendamping Jokowi nantinya bisa berasal dari kalangan manapun. Dia menekankan kriteria kandidat itu harus memiliki catatan serta tujuan yang sama dengan apa yang diperjuangkan PDIP.

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan, setidaknya ada tiga syarat yang pas untuk bisa mendampingi Jokowi. Pertama, tokoh tersebut harus bisa mendongkrak elektabilitas Jokowi. Menurut dia, elektabilitas Jokowi memang masih yang tertinggi, namun belum mencapai level aman karena masih berkisar 52 persen. Menurut dia, ukuran incumbent agar bisa aman, minimal elektabilitasnya 60 persen untuk mengunci kejaran kandidat lain.

Kedua, lanjut dia, cawapres untuk Jokowi harus merepresentasikan kelompok Islam yang kuat. Hal ini dikarenakan sentimen populisme Islam cukup masif saat ini. "Setidaknya ini untuk memproteksi Jokowi dari isu-isu Islam yang rentan dimobilisasi,"  kata Adi, kemarin.

Ketiga, dia menyarankan Jokowi memilih pendamping dari luar Jawa, sehingga bisa menyasar pemilih luar pulau. Saat ini JK yang menjadi wakil presiden merupakan politikus sekaligus pengusaha yang berasal dari Makassar. "Model ini biasanya menjadi pakem politik kita yang masih tradisional, yang melihat pentingnya komposisi capres dan cawapres dari Jawa dan non-Jawa," ungkapnya.

Meski begitu, ketiga syarat cawapres tersebut menjadi tidak relevan jika elektabilitas Jokowi sampai pada tahap sangat aman yakni di atas 60 persen. Keberhasilan ini pernah dicapai SBY pada Pemilu 2009 yang menggandeng Boediono sebagai cawapres. Padahal, Boediono tidak merepresentasikan kelompok Islam tertentu ataupun dari luar Pulau Jawa.

Sementara, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Jokowi sebaiknya mencari sosok yang merepresentasikan pemilih muda dan dekat dengan umat Islam. Pasalnya, suara pemilih umat Islam terbilang sangat tinggi.

Ray juga mengapresiasi sikap JK yang tidak lagi maju dan tetap memberikan dukungan kepada Jokowi. Kata dia, JK memang sudah sebaiknya pensiun. Karena jika Jokowi kembali maju berpasangan dengan JK, besar kemungkinan akan kalah. Usia JK yang sudah tua berpotensi menimbulkan berkurangnya pemilih muda. "Pemilih milenial saat ini ingin pemuda yang memimpin," kata Ray, kemarin.

Terkait sikap JK yang mendukung Jokowi, menurut Ray, dukungan itu hanya dukungan untuk maju kembali menjadi capres. Bukan dukungan untuk memenangkan Jokowi. Tapi, apakah sikap JK akan berubah di Pilpres nanti, Ray menilai, JK politisi ulung. Dukungan mungkin berlanjut mungkin juga tidak. Apalagi di beberapa kesempatan JK menyebut Pilpres kemungkinan diikuti tiga pasang calon. Padahal saat ini peluang yang paling besar hanya memunculkan dua pasang. "Jika visi mereka sama dan kepentingannya seiring, bisa saja dukungan (JK) tersebut berlanjut," pungkasnya. ***

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00