Hanura

Rizal Ramli: Ini Negara Demokrasi, Kalau Tidak Mau Dikritik Berhenti Jadi Pejabat

 KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 , 23:09:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Rizal Ramli: Ini Negara Demokrasi, Kalau Tidak Mau Dikritik Berhenti Jadi Pejabat

Rizal Ramli di Glodok, Jakarta Barat/RMOL

RMOL. Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang dibahas dalam panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus berlanjut. Namun keberadaan pasal tersebut mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR dan masyarakat.
Tokoh Perubahan Indonesia Rizal Ramli menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pastinya menolak keberadaan pasal yang sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Sebab, menurut Rizal Jokowi paham betul bahwa pasal tersebut sangat otoriter.

"Saya yakin Pak Jokowi enggak suka dengan undang-undang yang otoriter ini," ujarnya kepada wartawan di kawasan Pasar Glodok, Jakarta Barat, Kamis (15/2).

Rizal menilai dimasukannya kembali aturan penghinaan kepala negara dalam KUHP merupakan upaya segelintir orang untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara yang sangat otoriter seperti era Orde Baru.

"Ini upaya untuk mengubah Indonesia dari negara demokratis jadi negara otoriter. Saya waktu mahasiswa ditangkap oleh Pak Harto, dipenjara di Sukamiskin pakai undang-undang anti penghinaan atau Hatzaai Artikelen," ungkapnya.

Menurut Rizal, Hatzaai Artikelen sesungguhnya dibuat untuk menjerat pihak yang menghina Ratu Belanda. Undang-undang itu kemudian diadopsi oleh pemerintahan otoriter seperti pemerintahan Orde Baru untuk menangkap para aktivis yang suka melontarkan kritik pedas.

Namun di era demokrasi sekarang ini, seharusnya pasal karet semacam itu sudah tidak boleh lagi bertengger di konstitusi. Sebab lanjug Rizal, semua orang yang menjadi pejabat haruslah mau dikritik demi kebaikan bangsa.

"Ini sudah bukan zamannya lagi, kita negara demokratis. Kalau pejabat tidak mau dikritik, berhenti jadi pejabat, jadi rakyat biasa aja," tegasnya.

Diketahui, melalui putusan 013-022/PUU-IV/2006 MK mengabulkan gugatan aktivis Eggi Sudjana dengan menghapus pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP. Namun pasal itu kembali dimasukan dalam RKUHP oleh DPR RI dan pemerintah. [nes]

Komentar Pembaca
Harus Ada Reformasi Jilid II

Harus Ada Reformasi Jilid II

, 22 MEI 2018 , 17:00:00

20 Tahun Reformasi Hasilkan Demokrasi Kriminal
Prabowo Datangi Parlemen

Prabowo Datangi Parlemen

, 16 MEI 2018 , 17:38:00

Terima Alumni 212

Terima Alumni 212

, 16 MEI 2018 , 18:06:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00