Hanura

UU Desa Dalam Bahaya

 RABU, 21 FEBRUARI 2018 , 15:49:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

UU Desa Dalam Bahaya
RMOL. Terungkap berbagai persoalan dalam pelaksananaan program pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Desa di Kendal khususnya dan berbagai tempat lainnya.
Hal itu dibeberkan Ketua Paguyuban Bahurekso, paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Kendal H. Bambang Utoro dalam pertemuan yang dihadiri Anggota DPD RI Dapil Jateng Akhmad Muqowam, Rabu (21/2).

Dia mengungkap persoalan yang ada di tingkat lapangan antara lain diakibatkan adanya berbagai aturan perundangan di bawah UU yang saling bertentangan, tidak harmonis, bahkan saling bertolak belakang.

Bambang Utoro melanjutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tidak harmonisnya aturan yang ditetapkan oleh Kemendagri, Kemendes, Kementerian Keuangan, bahkan di Bappenas. Belum lagi dengan aturan-aturan di tingkat propinsi maupun kabupaten.

Bambang juga menyampaikan bahwa selain hal yang baik dari pelaksanaan UU Desa, ada efek negatif yang semestinya tidak boleh terjadi, misal berkurangnya tingkat kebersamaan atau gotong royong di tingkar desa.

Dalam pertemuan tersebut, Muqowam mendapatkan masukan soal dalam banyak hal, antara lain soal besaran dana desa yang sama bagi semua desa, soal pentahapan pencairan dana desa sampai usulan penghasilan tetap aparat desa.

Terhdap persoalan DD, Muqowam sekali lagi mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan UU Desa secara murni dan konsekuen. Artinya bahwa dana desa bagi masing-masing desa harus didasarkan pada luasan wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis, yang tentunya masing-masing desa berbeda-beda.

Sebagaimana kita tahu, kebijakan Pemerintah dalam mengucurkan dana desa tidak berdasarkan pada pikiran yang benar dan berdasar UU Desa, desa yang berbeda beda dianggapnya sama. Ini kebijakan yang keliru dan ngawur. Dan sampai sekarang kriteria yang disampaikan Muqowam tersebut tidak dilaksanakan. Ini satu bukti lagi Pemerintah sengaja melambatkan atau mengurangi keberpihakannya terhadap desa.

Muqowam mendesak agar Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Desa, agar desa dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan yang lebih penting UU Desa diharapkan berkontribusi paea peningkatan sesejahteraan masyarakat, kalau hal tersebut tidak dilaksanakan maka UU Desa justru akan membahayakan bagi desa sendiri.[dem]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Kebersamaan Di Hari Raya

Kebersamaan Di Hari Raya

, 15 JUNI 2018 , 08:43:00