Hanura

DPR Jangan Pasif Dorong Pembahasan RUU Narkotika

 SENIN, 12 MARET 2018 , 01:39:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

DPR Jangan Pasif Dorong Pembahasan RUU Narkotika

Bambang Soesatyo/Net

RMOL. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap pemerintah dan melibatkan Badan Nartkotika Nasional bisa segera duduk bersama dengan DPR untuk revisi UU Narkotika, guna memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.
Dia juga meminta parlemen tidak hanya pasif menunggu draft revisi UU Narkotika dari pemerintah.

Menurut Bambang, pentingnya percepatan pembahasan RUU Narkotika karena peredaran barang haram itu sudah memasuki tahap gawat darurat.

"Kita tidak boleh setengah hati dalam memberantas peredaran narkoba. Semua pihak harus berjihad melawan narkoba. Karenanya, sekali lagi saya meminta kepada pemerintah untuk segera membahasnya dengan DPR bersama BNN," jelas Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/3).

Bambang mengaku sudah meminta Badan Legislasi DPR untuk mengkaji hal-hal apa saja yang perlu direvisi dari UU Narkotika.

"Saya sudah meminta Badan Legislasi DPR mengkaji beberapa permasalahan krusial dalam pemberantasan narkotika. Seperti, percepatan eksekusi mati bandar narkotika, ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika, serta aturan agar narkoba tidak dijadikan sebagai alat untuk memeras korban," papar politisi Partai Golkar itu.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 87 juta populasi anak di Indonesia, 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkotika, serta 1,6 juta anak dari jumlah itu menjadi pengedar.

"Informasi lain yang saya peroleh, terdapat 72 jaringan internasional yang aktif bersaing menjual narkotika di Indonesia. Jaringan ini akan terus mengalami regenerasi pangsa pasar serta sasarannya ditujukan sampai ke tingkat terendah yaitu anak-anak usia sembilan tahun," lanjut Bambang.

Lebih jauh, dia meminta Komisi III bersama BNN serius mengusut tuntas dan menumpas habis jaringan narkotika di Indonesia. Selain juga meminta Komisi II mendorong Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah memberdayakan perangkat desa guna mencegah masuknya narkotika ke desa.

"Pemerintah daerah bisa menggunakan sebagian dana desa untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan mencegah peredaran narkoba," demikian Bambang. [nes]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00