Hanura

Bawaslu: Proses Hukum Berkaitan Syarat Pencalonan Tidak Dapat Ditunda

 SELASA, 13 MARET 2018 , 16:08:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

Bawaslu: Proses Hukum Berkaitan Syarat Pencalonan Tidak Dapat Ditunda

Rahmat Bagja/net

RMOL. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mau terlibat polemik atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, tentang penanganan kasus korupsi calon kepala daerah (Cakada).
Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum para Cakada yang akan bertarung dalam Pilkada 2018 di 171 daerah.

"Silakan seperti itu, tapi tidak ada pendapatnya dari Bawaslu seperti itu," kata Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan di Jakarta (Selasa, 13/3).

Menurut dia, adalah sah bila KPK melakukan penangkapan atau operasi tangkap tangan terhadap calon kepala daerah. Namun, berdasarkan UU, para calon kepala daerah tidak dapat dibatalkan sebagai peserta Pemilu bila masih tersangka dan terdakwa.

"Kalau ada hubungannya dengan Pemilu maka harus ditindak. Nanti Pak Ketua, ngomong tentang itu yang masalah (pernyataan) Pak Wiranto," kata Bagja.

Terlepas dari itu, Bagja menerangkan bahwa ada sejumlah contoh kasus calon kepala daerah yang tetap harus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Salah satunya, kasus ijazah palsu calon kepala daerah.

"Ijazah palsu tidak boleh dihentikan. Kalau di Pilkada, kasus ijazah palsu enggak boleh dihentikan karena berkaitan dengan syarat pencalonan," jelasnya. [ald]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00