Hanura

KPU Tak Ikut Campur Proses Hukum Calon Kepala Daerah Ditunda

 SELASA, 13 MARET 2018 , 19:32:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak pernah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penanganan hukum calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2018.
"Pandangan bahwa proses hukum menunggu Pilkada serentak selesai itu murni pandangan pemerintah, bukan pandangan KPU," kata Komisiner KPU RI, Wahyu Setiawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/3).

Bukan tanpa sebab, menurutnya, KPU sadar betul bahwa proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Karenanya, KPU tak ingin ikut campur terkait proses yang tengah dilakukan aparat hukum.

"Prinsipnya begitu, justru sebaliknya KPU mendukung upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baik KPK, kepolisian, kejaksaan," jelasnya.

Terlepas dari itu, kata Wahyu, alasan pemerintah menyampaikan pernyataan penundaan kasus hukum calon kepala daerah oleh penegak hukum agar Pilkada berjalan dengan adil.

"Alasan pemerintah pada waktu itu apakah tidak seyogyanya proses hukum yang diduga melibatkan kandidat itu diselesaikan setelah Pilkada selesai untuk menjaga fair play," jelasnya.

"Tetapi kami tidak berpendapat tentang hal itu. Jadi proses Pilkada jalan terus, proses hukum jalan terus tidak masalah bagi KPU," sambung Wahyu.[dem]

Komentar Pembaca
Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

, 17 MEI 2018 , 20:00:00

Rocky Gerung - Kelincahan Berfikir (Bag.4)
Prabowo Datangi Parlemen

Prabowo Datangi Parlemen

, 16 MEI 2018 , 17:38:00

Terima Alumni 212

Terima Alumni 212

, 16 MEI 2018 , 18:06:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00