Hanura

DKPP Harus Pecat Komisioner KPU dan Bawaslu

 RABU, 14 MARET 2018 , 17:52:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus memberhentikan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal itu sebagaimana diutarakan kuasa hukum Partai Idaman dan Partai Rakyat, Heriyanto di persidangan dugaan pelanggaran kode etik di kantor DKPP, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam keputusan untuk tidak mengikutsertakan Partai Idaman dan Partai Rakyat dalam pemilihan umum 2019 mendatang.

"Memohonkan mengabulkan permohonan pengadu seluruhnya, menyatakan meminta DKPP teradu, memberhentikan teradu KPU dan Bawaslu dari jabatan, meminta DKPP melakukan verifikasi terhadap partai dan memerintahkan KPU menjadi peserta Pemilu," tegas Heriyanto.

Dia menjelaskan, sejumlah bukti soal ketidakadilan ini sudah terbuka lebar. Salah satunya soal tidak diberikannya porsi untuk perbaikan bagi Idaman dan Partai Rakyat. Padahal, partai lain yang memiliki persoalan sama diberikan ruang.

"Partai Garuda dan Partai Berkarya sama seperti pengadu, tidak memenuhi syarat namun Partai Berkarya dan Partai Garuda diberikan waktu perbaikan sehingga lanjut pada tahap verifikasi, tetapi pengadu tidak, dan ini menjadi tindakan diskriminatif," demikian Heriyanto.

Sidang pemeriksaan yang pertama ini dipimpin oleh Ketua DKPP Harjono didampingi empat komisioner lain, masing-masing Ida Budhiati, Muhammad, Alfitra Salam dam Teguh Prasetyo.

Partai politik ini mengajukan gugatan terkait sistem informasi partai politik (Sipol). KPU diduga melakukan pelanggaran karena penggunaan sipol tidak ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu.

Ketiga partai politik ini mengajukan gugatan dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 terkait peserta Pemilu 2019. Selain itu keputusan Bawaslu yang menolak gugatan ketiga partai sebagai peserta pemilu juga diajukan sebagai objek gugatan.[dem]

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00