Hanura

Kritik Jaksa Agung, Desmond Ngaku Kehabisan Kata-kata

 SENIN, 19 MARET 2018 , 05:04:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Kritik Jaksa Agung, Desmond Ngaku Kehabisan Kata-kata

HM Prasetyo/Net

RMOL. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengaku kehabisan kata-kata untuk menggambarkan buruknya performa Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi.
Makanya, dia sudah tidak berharap apa-apa dari Kejaksaan Agung di bawah komando M Prasetyo dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau bicara performa Kejaksaan Agung berkaitan dengan banyaknya Kepala Daerah yang dijerat KPK, tak ada lagi yang bisa kita komentari. Karena Kejaksaan Agung sekarang ini lemah. Apa lagi yang bisa diharapkan dari Kejaksaan Agung," ujar Partai Gerindra ini, saat dihubungi Minggu malam (18/3).

Lemahnya penegakan hukum di Kejaksaan Agung ini, sebut Desmond, terlihat dari respons Jaksa Agung yang terkesan menyetujui keinginan Menko Polhukam Wiranto agar penanganan kasus kepada Calon Kepala Daerah ditunda. Bagi Desmond, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kejaksaan Agung sudah berbau politik.

"Menko Polkam Wiranto ingin sistem Pilkada yang korup ditunda dulu dan ini direspons Kejaksaan Agung dengan menyetujui usulan ini, sementara KPK tegas menolak. Apa yang dilihat KPK ini sudah on the track bahwa penegakan hukum itu tidak boleh masuk ranah politik. Jadi, sangat disayangkan respons Jaksa Agung ini," cetusnya.

Dia pun tidak yakin, hingga akhir Pemerintahan Jokowi-JK di 2019, akan terjadi perbaikan performa Kejaksaan Agung. Sebab, publik tidak pernah melihat gereget kerja Jaksa Agung. Yang ada, banyak pihak meminta Jaksa Agung dicopot.

"Jaksa Agung Prasetyo ini, oleh banyak organisasi masyarakat diminta mundur atau dimundurkan Jokowi. Sebab, banyak yang lihat Kejaksaan Agung saat ini tidak beres. Apa lagi yang harus dikomentari. Kita tidak bisa berharap banyak lagi pada Kejaksaan Agung sekarang," tuturnya.

Dia kemudian bicara mengenai suburnya korupsi di daerah. Kata dia, hal ini tidak semata-mata lemahnya pengawasan di internal Pemerintah Daerah. Hal ini juga terjadi karena Kejaksaan tidak melakukan apa-apa dalam pencegahan.

"Sekarang ini muncul Bupati ditangkap, Anggota DPRD ditangkap. Jadi, kemauan Pemerintah sendiri tidak ada karena Kejaksaan sampai hari ini tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya, kita tidak bisa lagi berharap banyak. KPK sekarang harus kita support," katanya.

Omelan Desmond kemudian merembet ke Presiden Jokowi. Kata dia, political will Jokowi dalam pemberantasan korupsi belum terlihat. Program pemberantasan korupsi yang didengungkan Jokowi dalam kampanye 2014 belum kesampaian.

Yang terjadi, ucap Desmond, mobil utama pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi yakni Kejaksaan Agung malah mogok. Sayangnya, Jokowi tidak melakukan tindakan apa-apa ke Jaksa Agung.

"Kalau Pak jokowi membantah apa yang saya nyatakan, pertanyaannya berani enggak Jokowi ganti Jaksa Agung. Faktanya, saat ini, pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi-JK mogok. Sementara, motor penggerak pemberantasan korupsi ini ada di Kejaksaan Agung," tambah dia.

Sebelumnya, Prasetyo menyatakan setuju dengan usulan Wiranto. Dia pun berharap, KPK menunda penetapan Calon Kepala Daerah sebagai tersangka. Kata dia, hal itu bertujuan agar penyelenggaraan Pilkada tidak terganggu.

"Supaya tidak menganggu pelaksanaan Pilkada dan tidak mengurangi nilainya. Kami harap, kalau ada Calon Kepala Daerah yang tersandung masalah-masalah penegakan hukum, ada baiknya kalau proses pemeriksaannya ditunda terlebih dulu, tapi bukan dihentikan ya," kata dia. [nes]

Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

, 17 JULI 2018 , 21:28:00