Hanura

Ketua SP JICT: Pembelaan Terhadap Korupsi JICT Lecehkan DPR dan BPK

 SENIN, 26 MARET 2018 , 00:50:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

Ketua SP JICT: Pembelaan Terhadap Korupsi JICT Lecehkan DPR dan BPK

Foto/Net

RMOL. Ketua Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT), Hazris Malsyah mengecam pihak-pihak yang terus melakukan pembelaan terhadap kasus dugaan korupsi kontrak JICT dan TPK Koja.
Menurutnya, pembelaan ini seolah ingin melecehkan hasil investigasi Pansus Angket DPR Pelindo II dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara hampir Rp6 trilyun dalam kasus perpanjangan kontrak JICT dan Koja.

Belum lagi, menurut auditor negara tersebut, ada pelanggaran Undang-Undang karena perpanjangan kontrak JICT dan Koja kepada Hutchison dilakukan tanpa izin konsesi pemerintah.

"Hutchison menyebabkan Kerugian negara di kasus kontrak JICT dan Koja hampir 6 trilyun dan juga melanggar UU. Kok masih dibela? Ini kan pelecehan kepada DPR dan BPK," kata Hazris dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (25/3).

Dia juga menegaskan bahwa isu baru soal pesangon besar bagi pekerja yang menolak perpanjangan kontrak JICT tidak benar.

"Dari komunis, musuh negara dan pekerja bergaji terbesar kedua di dunia. Lalu sekarang, anak-anak bangsa yang ingin aset emas nasional JICT kembali ke Indonesia, dikatakan mengincar pesangon besar. Ini kan seperti ada yang kepentingannya terganggu," tegas Hazris.

Dia menerangkan, pelanggaran hukum oleh Hutchison dalam kasus JICT dan Koja tidak bisa serta-merta hilang hanya karena ada dukungan opini. Apalagi  banyak pihak terlibat termasuk Deutsche Bank (DB). Adapun DB berperan sebagai penasihat keuangan Pelindo II. Mereka dinilai BPK telah melakukan kejahatan keuangan.

DB sengaja melakukan mark down nilai JICT, mengarahkan perpanjangan kontrak kepada Hutchison dan memiliki konflik kepentingan karena DB rekan lama Hutchison.

"Ini pelanggaran hukum dan UU dalam kasus JICT telak. Lucunya mau coba dibargain dan digocek. Kita curiga siapa tokoh yang seolah bisa beli hukum dalam kasus kontrak JICT-Koja? Saran saya KPK segera tangkap oknum pejabat Hutchison yang terlibat kasus JICT-Koja," kata Hazris

Direktur Central for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, pembelaan kepada asing dalam kasus JICT-Koja, terlihat seperti pengerahan kekuatan untuk menyerang bagi siapa saja yang dianggap mengganggu kepentingan asing.

"Jika cara-cara seperti ini terus dilanjutkan tentunya akan merugikan banyak pihak akibat absennya penegakan hukum," jelas dia.

Uchok menyarankan agar para penegak hukum segera menuntaskan kasus JICT-Koja. KPK misalnya yang mendapat laporan dan bukti audit investigatif BPK dari Pansus Pelindo II, dapat segera menindaklanjuti kasus JICT-Koja.

"Pelabuhan itu kan ada fungsi negara dan pelayanan publik. Jika kasus JICT-Koja dibiarkan berlama-lama dimainkan dalam konflik internal bahaya. Harapannya KPK menyelesaikan ini secara cepat. Kerugiannya ada, pelanggaran hukumnya jelas," tandasnya. [nes]

Komentar Pembaca
Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!
Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Yahya Staquf Berbicara Di Israel

Yahya Staquf Berbicara Di Israel

, 11 JUNI 2018 , 20:21:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00