Hanura

Komisi II Tidak Kepikiran Balikin Pilkada Ke DPRD

 JUM'AT, 13 APRIL 2018 , 05:50:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Komisi II Tidak Kepikiran Balikin Pilkada Ke DPRD

Zainudin Amali/Net

RMOL. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menegaskan bahwa tidak ada rencana sedikit pun di DPR untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD.
Bukti tidak ada rencana itu dapat dilihat dari tidak ada wacana revisi UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018, tidak ada revisi UU Pilkada.

Penegasan ini disampaikan Amali untuk menjawab isu yang berkembang beberapa waktu terakhir yang menyebut Pilkada langsung banyak membawa madarat. Komisi II beranggapan, sistem Pilkada langsung masih yang terbaik dan sesuai azas demokrasi. Komisi yang membidangi masalah pemerintahan ini menginginkan agar sistem langsung dalam Pilkada tetap dilaksanakan.

"Enggak ada kami (mengembalikan Pilkada ke DPRD), Komisi II enggak kepikiran mengubah itu. Tidak ada jadwal revisi Undang-Undang Pilkada dan tidak ada wacana itu," tegas politisi senior Partai Golkar ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4).

Amali mengakui, dalam pelaksanaannya, memang banyak kendala dan dampak negatif dari Pilkada langsung. Namun, dengan Pilkada langsung, masyarakat mendapat pelajaran bagaimana berdemokrasi yang baik. Kalau pun ada sejumlah kelemahan, harusnya dijadikan dasar untuk perbaikan, bukan kemudian mengganti sistem dengan kembali ke DPRD.

"Kalau ada ekses yang kurang baik dari pelaksanaan Pilkada langsung, ekses itu yang diperbaiki. Bukan sistemnya yang diganti. Sebab, saya meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada langsung buat demokrasi kita itu lebih baik," jelas dia.

Untuk saat ini, kata Amali, Komisi II tengah berkonsentrasi membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan, kampanye, dan dana kampanye untuk Pemilu 2019. Komisi II ingin fokus menyelesaikan PKPU itu dengan cepat. Makanya, Komisi II akan mengabaikan suara-suara atau usulan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD.

Amali juga memastikan, di internal Partai Golkar, tidak ada pembahasan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD. "Dalam rapat pleno terakhir, tidak ada itu (pembahasan mengembalikan Pilkada ke DPRD). Saya sudah berkali-kali menyampaikan mendukung Pilkada langsung, tidak ada teguran dari partai," ujarnya.

Dia memaklumi jika masih ada pro dan kontra mengenai Pilkada langsung. Hal itu tak lepas dari banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Namun, dia tetap tidak setuju jika harus dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, Pilkada di DPRD justru lebih banyak kelemahannya.

"Ada yang bilang bahwa akibat itu (Pilkada langsung) banyak money politics. Memang, siapa yang menjamin kalau di DPRD tidak ada money politics," cetusnya.

Yang harus dibenahi saat ini, tambah Amali, adalah parpol yang melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Bukan mengubah sistem. Sebab, calon-calon yang bertarung dalam Pilkada sebelumnya telah melalui seleksi partai.

"Yang perlu dibenahi itu adalah partai-partai. Partai harusnya bisa memilih dan menghasilkan calon yang benar-benar punya kemampuan memimpin, punya karakter kerakyatan, dan punya konsistensi menjalankan program. Terus, calon yang tidak tergoda untuk melanggar hukum dan lain sebagainya," katanya. [rus]

Komentar Pembaca
Pianis Muda Indonesia Peraih Penghargaan Internasional
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Foto Bersama Para CEO Astra

Foto Bersama Para CEO Astra

, 20 APRIL 2018 , 00:10:00

Kuba Pasca Generasi Castro

Kuba Pasca Generasi Castro

, 19 APRIL 2018 , 09:59:00