Hanura

IAL: Untuk Keselamatan Penerbangan Pengawasan Pemerintah Belum Maksimal

 JUM'AT, 13 APRIL 2018 , 13:20:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

IAL: Untuk Keselamatan Penerbangan Pengawasan Pemerintah Belum Maksimal

Edi Hasibuan/Net

RMOL. Pelayanan jasa transportasi udara Indonesia masih dikeluhkan masyarakat.
Direktur lembaga pemerhati hukum dan tranportasi udara, Indonesian Air Law (IAL) Edi Hasibuan meminta pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan penerbangan dan asuransi yang membandel.

Edi menjelaskan hasil penelitian IAL pengawasan pemerintah masih belum maksimal. Sesuai pasal 25 Permenhub nomor 77 thn 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Ia menilai masih ada saja perusahaan penerbangan yang mengabaikan pelayanan dan keselamatan penumpang mulai dari ruang tunggu  bandara hingga keluar pesawat.

Edi membeberkan contoh kasus kurangnya pelayanan, antara lain kasus penumpang tersiram air panas oleh pramugari dalam pesawat Garuda. Atas kejadian terseburlt Kosmariam selaku korban menggugat maskapai Garuda sebesar Rp1.25 milyar untuk material dan Rp10 milyar untuk ganti rugi imaterial sesuai permenhub no.77 tahun 2011.

"Pelayanan perusahan penerbangan masih  memperihatinkan. Seringkali masyarakat merasa dirugikan dan ironisnya pemerintah sebagai pengawas tidak bisa berbuat apa-apa," ungkap Edi dalam keterangan tertulis, Jumat (13/4).

"Bisa dibayangkan jika hakim mengabulkan gugagatan korban air panas dalam pesawat tentu semua penerbangan akan bangkrut," imbuhnya.

Lebih lanjut Edi menjelaskan contoh kasus pelayanan lainnya, yakni sejumlah maskapai yang menelantarkan penumpang saat delay.

Contoh kasus keselamatan penerbangan yakni pesawat wing air yang diduga mati  mesin sebelah kiri mendadak melakukan pendaratan darurat di Bandara Rambele di kabupaten Benar Meriah, Aceh.

"Ini semua terjadi karena belum maksimalnya pengawasan pemerintah terhadap perusahan maskapai nasional. Sebagai dampak dari kasus air panas, Garuda lalu digugat. Walau gugatan ini dinilai tidak rasional karena  jumlah gugatan sangat tinggi," ujarnya.

Pengajar Universitas Dirgantara Suryadarma Jakarta ini juga berharap dari berbagai kondisi pelayanan penerbangan yang belum maksimal, pemerintah bisa tegas kepada semua maskapai yang tidak ikut aturan.

"Ini demi melindungi masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan," pungkasnya. [nes]

Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

, 17 JULI 2018 , 21:28:00