Hanura

Memaknai Jalan Soft Power Untuk Aceh

 JUM'AT, 11 MEI 2018 , 10:19:00 WIB

Memaknai Jalan Soft Power Untuk Aceh

Velix Wanggai/Net

RESOLUSI konflik untuk Aceh menjadi sebuah pelajaran yang bermakna bagi Indonesia. Bagi Gubernur Aceh Zaini Abdullah, perdamaian di Tanah Rencong bisa menjadi model penyelesaian konflik yang terjadi di beberapa negara di dunia ini (14 November 2015).
Salah satu rekam jejak tercermin dari buku Soft Power untuk Aceh,  Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi (2013), yang awalnya sebuah karya ilmiah disertasi di UNPAD yang ditulis oleh Dr. Darmansjah Djumala. Seorang diplomat senior Indonesia yang kini mendapat amanah sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Slovenia. Bahkan, saat ini Dr. Djumala juga terpilih sebagai Ketua Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang berpusat di Wina, Austria.

Konflik panjang di Aceh menyita perhatian para pembuat kebijakan di Jakarta, di tingkat nasional. Dari pemerintahan ke pemerintahan sejak era Presiden Sukarno hingga era Presiden SBY-JK, dimana Aceh merupakan salah satu agenda strategis yang dikelola dengan berbagai pendekatan, strategi dan kebijakan. Resolusi konflik Aceh, didekati dengan pola hard power melalui operasi militer dan/atau soft power dalam bentuk pendekatan kemanusiaan, dialog dan perundingan.

Memahami Ide Soft Power

Dalam dunia politik luar negeri dan diplomasi, ide soft power diletakkan dalam konteks kekuatan immaterial yang menekankan citra non-kekerasan dan non-fisik. Dalam pandangan Josep Nye (2004), konsep soft power untuk menjelaskan interaksi hubungan politik antar negara dengan kekuatan nilai dan kebijakan politik  ekonomi dan sosial budaya dapat mempengaruhi negara lain.

Dalam konteks hubungan Pusat-Daerah,  Dr. Djumala menguraikan bagaimana Pusat dapat mempengaruhi Daerah agar dapat diajak bekerjasama, atau bagaimana Jakarta mempengaruhi Aceh dalam menyelesaikan konflik. Senapas dengan hubungan Pusat-Daerah ini, Jakarta menawarkan skema desentralisasi yang mengatur pelimpahan kekuasaan atau pemberian kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber, termasuk desentralisasi politik. Harapannya, stabilitas politik dan integrasi nasional terbangun.

Dalam riset disertasi Dr. Darmansjah Djumala, ia mengungkapkan kunci keberhasilan resolusi konflik disebabkan oleh keberanian politik Pemerintah untuk mengakui keberadaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai wakil rakyat Aceh untuk diajak berunding secara langsung. Keputusan politik ini akhirnya mengubah hubungan RI-GAM, yang semula berupa hubungan antara entitas legal (pemerintah) dengan entitas non-legal (pemberontak/GAM) menjadi hubungan antara dua pihak yang sejajar secara politik (2013, hal. 249).

Selanjutnya, Dr. Djumala menjelaskan bahwa jika dilihat dari dimensi-dimensi soft power, keberhasilan resolusi konflik pada era SBY-JK disebabkan oleh cara dialogis, persuasi atau perundingan, dengan menggunakan instrumen nilai dan citra sebagai tokoh yang pro-demokrasi, melakukan langkah diplomasi dan bersedia mengakomodasi kepentingan GAM. Demikian pula, Pemerintah juga melakukan langkah diplomasi dengan mendekati negara-negara sahabat yang memiliki kaitan dengan GAM agar mendukung upaya resolusi konflik dengan damai. Pada akhirnya,  akomodasi terhadap kepentingan GAM juga dilakukan oleh SBY-JK dengan memberikan Aceh konsesi dan keistimewaan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Mencari Jalan Tengah antara "Self-Government" dan Otonomi Khusus


Topik "self-government" menjadi wacana yang diperdebatkan ketika proses perundingan Helsinki. Topik ini diangkat oleh kubu GAM, namun ditolak oleh Pemerintah yang lebih menawarkan topik skema otonomi khusus. Kedua belah pihak mencoba untuk menghindari semantik self government dan otonomi khusus, sehingga kehilangan makna perdamaian yang sejati. Dari perdebatan yang muncul akhirnya ditemui jalan kompromi dengan istilah "Governing of Aceh".

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM, pada 15 Agustus 2005, kedua pihak, yakni "The Government of Indonesia and the Free Aceh Movement confirm their commitment to a peaceful,  comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all".

Governing of Aceh adalah kerangka pemerintahan dari pendekatan soft power yang ditawarkan oleh SBY-JK. Skema Governing of Aceh ini mencakup kewenangan yang luas di luar kewenangan Pusat, partisipasi politik, ekonomi, aturan hukum, hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, dan pengaturan keamanan.

Di tarik jauh ke belakang, sebenarnya di era Presiden Sukarno telah mengawali dengan skema UU No. 24/1956 yang memberikan otonomi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Sementara di era Presiden Suharto didominasi dengan pendekatan hard power. Paska kejatuhan Presiden Suharto, pendekatan soft power mulai ditekankan di masa reformasi. Di era Presiden BJ Habibie meletakkan UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh. Selanjutnya, kebijakan Jeda Kemanusiaan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Situasi yang mulai kondusif ini,  dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri dengan menerbitkan UU No. 18/2001 perihalOtonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
     
Kita juga menyadari bahwa pendekatan soft power ini tidaklah berjalan mulus. Di sana sini ada pro dan kontra. Dalam istilah Aspinal dan Crouch (2003), ada kubu Hawks (elang) yang tetap mengedepankan hard power, dan ada kubu doves (merpati)  yang mengacu ke kubu yang  menginginkan jalan soft power untuk Aceh.

Kini, resolusi konflik melalui skema politik desentralisasi telah diterapkan di Aceh. Untuk melangkah ke depan, di pertengahan Agustus 2017, DPRA dan Gubernur Aceh sepakat membentuk Tim Desk untuk mengawal UU Pemerintahan Aceh di masa yang akan datang. Harapan rakyat Aceh, UU PA dapat diwujudkan secara utuh dan komprehensif,  baik oleh pihak Jakarta dan pihak Aceh (25 Agustus 2017).

Akhirnya, resolusi konflik melalui perundingan dan negosiasi, akan menghasilkan kompromi dari para pihak. Sebuah kesepakatan bersama yang menghadirkan kepercayaan (trust) sebagai modal penyelesaian konflik yang mendasar dan perdamaian yang berkelanjutan. Rangkaian jalan sejarah Aceh dijahit dengan baik oleh Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala dalam bukunya Soft Power untuk Aceh. Ke depan, semoga jalan soft power untuk Papua dapat terwujud. [***]

Catatan lepas, from Vienna Austria to Roma Italia, 9 Mei 2018

Velix Wanggai


Komentar Pembaca
PKS: Prabowo-Anies Hanya Sebatas Wacana
Wagub DKI: Anak SMAN 68 Hebat!

Wagub DKI: Anak SMAN 68 Hebat!

, 13 JULI 2018 , 15:00:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Kampanyekan Gatot-Anies

Kampanyekan Gatot-Anies

, 08 JULI 2018 , 03:42:00

Asyik Bergoyang

Asyik Bergoyang

, 08 JULI 2018 , 09:41:00