Hanura

Popularitas Asyik Bisa Nanjak, Tapi Tidak Ajarkan Politik Baik

Pascapamer Kaus Ganti Presiden Di Acara Debat

 SENIN, 28 MEI 2018 , 10:29:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Popularitas Asyik Bisa Nanjak, Tapi Tidak Ajarkan Politik Baik

Tjahjo Kumolo/Net

RMOL. Aksi pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) membentangkan kaus '2019 Ganti Presiden' saat debat kedua diprediksi bisa tingkatkan popularitas Asyik. Tapi sayang, aksi itu mengajarkan cara berpolitik tak baik.
Diketahui, pada acara debat Pilgub Jabar kedua di Universitas Indonesia (UI) Depok, belum lama ini, pasangan Asyik memamerkan kaus '2019 Ganti Presiden.' Alhasil, aksi ini diprotes sejumlah kalangan. Bahkan, Bawaslu Jabar memutus­kan, pasangan Asyik melanggar aturan pilkada.

Pengamat politik dari Charta Politik Yunarto Wijaya mengatakan,debat publik pada dasarnya adalah panggung bagi setiap kandidat calon untuk dikenal pemilih. Pemaparan program hingga sikap kandidat saat debat cukup berpegaruh pada tingkat popularitas mereka.

Aksi pasangan Asyik mem­bentangakan kaus bertulis­kan '2018 Asyik-2019 Ganti Presiden' saat debat kandidat, kata Yunarto, kemungkinan adalah upaya untuk mencari panggung di masyarakat.

Paling tidak, nama kedua akan dikenal dan jadi pembicaraan dari mulut ke mulut. "Bisa saja naik kepopulerannya. Dan mungkin yang dicari (populari­tas) itu, buntutnya juga ya (Pilpres 2019)," ujar Yunarto kepada Rakyat Merdeka di Jakarta.

Meski bisa saja meningkatkan kepopuleran, dirinya menilai, aksi Asyik kurang memberi pelajaran politik baik secara eti­ka kepada masyarakat. Pasalnya, panggung tempat aksi itu adalah debat publik pilkada. "Nggak etislah. Bawaslu saja bilangnya tidak etis," tukas Yunarto.

Menurut dia, idealnya semua pasangan calon saat debat kan­didat saling mempertarungkan ide, konsep dan gagasan. Cara ini dinilainya lebih elegan ketim­bang mencoba mendongkrak kepopuleran dengan cara agak di luar pakem.

"Debat kandidat harusnya dijadikan tempat adu gagasan dan program. Masyarakat sebisa mungkin disuguhkan pertarun­gan ide dan program pemban­gunan yang jitu," tandasnya. Senada diungkapkan pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Menurut Hendri, sanksi yang kini menunggu pasangan Asyik akibat perbuatannya pada debat kedua itu bisa menguntungkan. Aksi itu bisa mendongkrak elek­tabilitas pasangan yang diusung Gerindra, PKS dan PAN ini.

"Aksi pasangan Asyik di akhir debat publik itu sudah mendongkrak popularitasnya. Popularitas itu kemungkinan besar berimbas pada elektabili­tas Asyik," ujar Hendri.

Menurut dia, arus suarake­mungkinan datang dari pendukung sikap '2019 Ganti Presiden'. Dan semakin keras sanksi dari Bawaslu dan KPU, kata Hendri, maka makin naik elek­tabilitas pasangan Asyik.

"Makin keras sanksi, makin besar elektabilitas pasangan Asyik akan naik. Asyik ini seka­rang dipersepsikan jadi calon alternatif karena berseberangan dengan Istana," tukasnya.

Sementara, Mendagri Tjahjo Kumolo menyindir calon yang gunakan ajang debat untuk kepentingan partai atau kelom­poknya. Misalnya, mengkampa­nyekan ganti Presiden 2019.

Tjahjo berharap, calon kepala daerah 2018 memanfaatkan fo­rum debat publik sebaik mung­kin. Misalnya, adu program, visi misi untuk pembangunan daerah. "Saya ingatkan pilkada itu memilih pemimpin amanah. Debat kampanye ya sampaikan saya mau jadi gubernur, saya mau jadi bupati, walikota. Tegas. Janganlah debat buat ngomongin ganti Presiden," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, debat pilkada merupakan ajang adu program, visi-misi dan kampanye dalam konteks pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Acara debat sebaiknya tidak ditunggangi kepentingan lain di luar isu-isu pilkada. "Jangan ajang pemimpin daerah ditunggangi," kritiknya.

Sebelumnya, Bawaslu Jabar menyimpulkan pasangan Asyik telah melanggar tata tertib atas aksinya dalam debat publik kedua itu. Ada 11 larangan dalam kampanye yang diatur dalam Pasal 69 Undang-undang Pilkada. Salah satu larangan "melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, men­gadu domba partai politik, perse­orangan, dan/atau kelompok masyarakat."

Berdasarkan beleid itu, sanksi pidana penjara 3-18 bulan dan/atau denda Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta dapat dikenakan pada pelanggar. Aturan itu tertulis di Pasal 187Ayat (2) UUPilkada.

Bawaslu kemudian memberi­kan rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi bagi pasangan Asyik. "Nah sanksinya ini bisa berupa teguran, teguran tertulis, hingga tidak diperboleh­kan ikut debat terakhir. Kita lihat dari Bawaslu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa," ujar Ketua KPUD Jabar, Yayat Hidayat. ***


Komentar Pembaca
Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

, 16 JULI 2018 , 15:00:00

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

JK Jadi Saksi

JK Jadi Saksi

, 12 JULI 2018 , 00:26:00