Hanura

Ketersediaan Premium Langka, Kursi Kekuasaan Jokowi Terancam

 SELASA, 29 MEI 2018 , 08:12:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Ketersediaan Premium Langka, Kursi Kekuasaan Jokowi Terancam

Foto: Net

RMOL. Kursi kekuasaan Presiden Jokowi terancam jika tidak segera menerapkan formula efektif mewujudkan ketahanan energi.
Soalnya, di saat kondisi perekonomian memburuk, dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS menyentuh Rp 14 ribu per dolar. Diperparah selama beberapa bulan terakhir kelangkaan premium terjadi di sejumlah daerah.

Kondisi ini dinilai mirip era 1998 yang meletuskan gerakan reformasi dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru.

Pakar ekonomi, teknologi, perminyakan dan energi dari Universitas Parahyangan (Unpar), FX Husin mengatakan, tinggal sedikit lagi kursi kekuasaan Jokowi bisa berakhir 'tak enak,' jika persoalan ketersediaan premium dan kebutuhan pokok masyarakat tidak segera diatasi.

"Kondisinya ada kemiripan dengan kondisi 1998. Jika tidak segera dilakukan formula yang efektif mengatasi persoalan-persoalan itu, ya posisi kekuasaan rentan, dan terancam," tutur FX Husin, dalam Diskusi Ketahanan Energi dan Tantangan Masa Depan Pemerintahan Jokowi, Komunitas Pergerakan Salemba, di Jakarta, kemarin (Senin, 28/5).

Dia menyebut, saat ini saja, setidaknya terdapat 2.139 SPBU di Jawa, Madura, dan Bali tidak menjual premium. Belum lagi, di sejumlah SPBU lainnya tidak ditemukan, dengan alasan terjadi kelangkaan premium.

Husin yang juga Co Inventor Hydropath Technology for Fuel  ini melanjutkan, banyak formula untuk mengatasi persoalan yang dikenal sangat sensitif ini.

Dia menjelaskan, pengaturan kendaraan bermotor yang mengkonsumsi premium harus dilakukan dengan tepat. Formula penerapan subsidi, kata dia, harus dipastikan diberikan kepada yang berhak.

"Subsidi harus tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian, kendaraan bermotor bisa diatur dengan model pelat nomor. Kalangan menengah ke atas mengkonsumsi BBM non subsidi, sedangkan masyarakat umum atau bawah mengkonsumsi premium bersubsidi," paparnya.  

Terkait fluktuasi harga migas dan BBM dunia yang sering dijadikan biang kerok persoalan perekonomian, menurut Husin, hal itu tak sepenuhnya salah.

Seharusnya, lanjutnya, Indonesia tidak perlu terlalu dipengaruhi harga minyak dunia, selagi formula teknologi dan ketersediaan lahan untuk menghasilkan energi itu diberdayakan secara maksimal.

"Misal, jika terjadi gejolak harga minyak mentah dunia, selagi ketersediaan minyak dalam negeri masih ada, maka penggunaan teknologi seperti bioenergi, etanol, metanol atau alkohol itu efektif untuk menekan harga minyak agar tetap stabil," jelas Husin.

Untuk jangka panjang, tambah dia lagi, pemanfaatan lahan eks tambang, yang sudah ditinggal pun bisa dimaksimalkan kembali untuk memproduksi sumber energi baru.

Menurut dia, jika saja negara ini fokus melakukan pemulihan lahan eks tambang yang diperkirakan ada jutaan hektar itu sebagai ladang tanaman sumber energi baru, maka kelangkaan energi bisa diatasi.

“Saya tidak percaya negeri sesubur dan sekaya Indonesia ini kok bisa mengalami krisis energi, krisis pangan, krisis minyak dan entah krisis apa lagi. Hampir semua sumber energi dan ketersediaan lahan, maupun teknologi kita punya kok,” tuturnya.

Husin mengingatkan, krisis energi itu bisa merembet ke krisis-krisis lainnya, seperti krisis kemanusiaan.

Semua resep atau formula ini, kata Husin, sudah sejak lama juga disampaikan kepada berbagai stake holders di Indonesia, namun sepertinya tak digubris.

“Sekarang, silakan, apakah berpihak kepada ketahanan atau kedaulatan energi kita sendiri, yang juga pasti akan berefek langsung bagi ketahanan dan kedaulatan rakyat Indonesia, atau malah tetap mengikuti pola permainan lama yang sudah terbukti tidak mampu itu? Semua tergantung pengambil kebijakan kita hari ini kok," pungkasnya.

Untuk mengatasi kelangkaan premium, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyatakan revisi Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 terkait kewajiban penjualan premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Saya dapat info semalam dari Pak Menteri ESDM bahwa Presiden telah menandatangani Perpres No 191 Tahun 2014, mungkin selebihnya nanti Pak Menteri bisa menjelaskan," kata Fanshurullah di kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (25/5) pekan lalu.

Dengan ditekennya Perpres itu, lanjut dia, Pertamina wajib menjual BBM jenis premium di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sebelumnya di daerah Jamali tidak diwajibkan sebab penugasannya di luar wilayah tersebut.

Saat ini ada sebanyak 1.900 SPBU dari 3.900 SPBU di daerah Jamali yang tidak lagi menjual premium, sedangkan tahun sebelumnya hanya 800 SPBU. [wid]



Komentar Pembaca
Haul Bung Karno Di Blitar Sudah Dipolitisasi
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Kebersamaan Di Hari Raya

Kebersamaan Di Hari Raya

, 15 JUNI 2018 , 08:43:00