Hanura

Fraksi Demokrat Ajukan Hak Angket Soal Pengangkatan Iriawan Pj Gubernur

 SELASA, 19 JUNI 2018 , 03:54:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Fraksi Demokrat Ajukan Hak Angket Soal Pengangkatan Iriawan Pj Gubernur

Didik Mukrianto/Net

RMOL. Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR bakal mengajukan hak angket terkait pengangkatan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan tetap diangkatnya Iriawan telah membuktikan pemerintah tidak mendengar aspirasi rakyat dan melawan kehendak rakyat.

Menurutnya pemerintah juga membodohi publik, sebab seperti diketahui, polemik anggota Polri menjabat Gubernur sudah ditentang oleh masyarakat.

"Setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkan kepada UU dan aturan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/6).

Lebih lanjut Didik menilai setidaknya ada tiga Undang-Undang yang dilanggar pemerintah terkait penggangkatan anggota Polri sebagai Pj Gubernur.

Pertama UU 5/2104 ttg Aparatur Sipil Negara, UU 2/2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU 10/2016 ttg Pemilihan Kepala Daerah.

Menurutnya pelanggaran tiga UU sekaligus, dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan skandal besar dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara.

"Sebagai wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan ini saat yang tepat bagi FPD DPR dan DPR RI untuk menggunakan Hak Angket, mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," pungkasnya. [nes]



Komentar Pembaca
Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

, 16 JULI 2018 , 15:00:00

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

JK Jadi Saksi

JK Jadi Saksi

, 12 JULI 2018 , 00:26:00