Hanura

Kapolri Dituntut Jaga Netralitas Pilgub Maluku

 SABTU, 23 JUNI 2018 , 02:02:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA

RMOL. Mutasi Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri diduga terkait Pilkada Maluku.
Pengamat Sosial, Tammat R. Talaohu menilai jika mutasi tersebut karena keberpihakan Hasanuddin maka Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian harus memberhentikan secara tidak hormat anak buah yang tidak netral

Menuntut langkah tersebut sebagai efek kejut kepada anggota polri yang ingin mencoba-coba tidak netral dalam pilkada.

Ia juga meminta agar pencopotan tidak hanya berhenti di para perwira melainkan juga anggota lainnya.

"Pencopotan Wakapolda tidak boleh berhenti disitu saja. Karena diduga Kapolres, Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas masih terstruktur," kata Tammat dalam diskusi publik bertajuk "Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan" di Bumbu Desa, Jumat (22/6).

Menurut pandangannya banyak oknum polri yang bertindak tidak netral dengan condong ke salah satu pasangan calon pada Pilkada Maluku. Jika itu terus berlanjut, dikhawatirkannya akan memicu konflik di tengah masyarakat.

"Makanya jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat," katanya.

Selanjutnya pria yang akrab disapa Temmy itu membeberkan beberapa dugaan terkait kampanye politik yang malah dilakukan oleh oknum Polisi. Salah satunya yakni pada 8 Juni 2018 lalu, ada oknum yang sengaja mengumpulkan keluarga besar Polres Kepulauan Aru untuk mengarahkan mereka mencoblos salah satu calon gubernur yang juga mantan petinggi Polri, Murod Ismail.

"Ada foto dan rekaman, ada semua. Mesin Polda Maluku di Pilkada Maluku sangat masif. Mereka pro pada reformasi atau tidak. Jika ikuti konstalasi Pilkada maka ikuti aturan main," urainya.

Hadir pula dalam diskusi itu Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Neta berpesan agar para pasangan Cagub Maluku yang berlatarbelakang TNI-Polri untuk berpolitik dengan elegan.

"Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," sambung Neta.

Padahal, lanjut Neta, tindakan 'jorok' itu justru akan memicu konflik karena memang daerah tersebut termasuk rawan konflik.

"Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," ujar Neta.

Ulah oknum polisi yang berlaku 'jorok' itu ditegaskannya justru bakalan membuat citra Polri yang baik menjadi tercoreng. Akibatnya, masyarakat Maluku bakalan ogah memilih Cagub maupun Cawagub dari TNI maupun Polri.

"Calon dari Polri di Maluku tidak akan menang, saya berani taruhan. Akibat oknum-oknum dan akibat citra Polri hancur sekali dan kita berharap tidak bermain kotor," tukas Neta.  [nes]



Komentar Pembaca
Nursyahbani Katjasungkana - Derita Rakyat Tergusur (Bag.4)
Nursyahbani Katjasungkana - LGBT (Bag.3)
RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

JK Jadi Saksi

JK Jadi Saksi

, 12 JULI 2018 , 00:26:00