Hanura

Pengalihan Subsidi BBM Mesti Menjamin Daya Beli Rakyat

 KAMIS, 13 NOVEMBER 2014 , 05:08:00 WIB | LAPORAN:

Pengalihan Subsidi BBM Mesti Menjamin Daya Beli Rakyat

ilustrasi/net

RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak akan mempermasalahkan rencana pemerintah mengalihkan subsidi dari bahan bakar minyak (BBM). Catatannya, pengalihan subsidi diarahkan kepada program-program peduli rakyat miskin.

"Kita dipilih oleh rakyat dan harus memastikan kebijakan itu menguntungkan rakyat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha, kepada wartawan, kemarin malam.

Diterangkannya bahwa saat ini terdapat 1,2 juta penduduk miskin dan hampir miskin di Indonesia. Pemerintah wajib menjaga daya beli mereka akibat pengalihan subsidi BBM tersebut.

Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Prof. DR. Elfindri, menilai tepat rencana  pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur di Indonesia.   

"Artinya infrastruktur bisa dibangun dibiayai dengan perubahan kompensasi," terangnya.

Elfindri mengaku pernah mengusulkan pengurangan subsidi BBM kepada pemerintah pada 2011 lalu, dan mengalihkannya kepada pertumbuhan infrastruktur di Tanah Air. Artinya, secara bertahap subsidi BBM perlu segera dikurangi, misalnya dari Rp 60 triliun menjadi Rp40 triliun pada tahun berikutnya dan kemudian dikurangi lagi menuju titik nol.

"Selama ini subsidi BBM dalam realisasi tidak tepat sasaran, dibakar di jalan begitu saja. Tak ada manfaat positif buat rakyat. Penikmat BBM bersubsidi 70 persen-nya adalah masyarakat kategori mampu secara ekonomi," jelasnya.

Persoalan muncul ketika subsidi terhadap harga tersebut memicu disparitas harga BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi yang cukup melebar.

Anggaran seluruh subsidi dalam APBN 2015 sebesar Rp 433 triliun. Khusus untuk subsidi energi menhabiskan Rp 344,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp 276 triliun dan subsidi listrik Rp 68,68 triliun.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menilai secara umum kondisi makro ekonomi Indonesia masih dalam dalam kondisi dilematis karena secara fundamental masih kurang kuat. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengaku bahwa BI telah menyarankan kepada pemerintah segera mengurangi subsidi BBM sebagai upaya untuk membenahi kondisi fundamental ekonomi ke depan.

Salah satu penyebab defisit adalah besarnya impor BBM yang telah berlangsung. Per bulannya tercatat impor BBM hingga US$ 4 miliar. [ald]

Komentar Pembaca
Penyandang Tunanetra Sakit Hati Dengan Omongan Ma'ruf
Pemprov DKI Segera Cairkan Bonus Atlet Asian Games
Demo Tuntut Minta Maaf

Demo Tuntut Minta Maaf

, 12 NOVEMBER 2018 , 17:20:00

Skybridge Solusi Kesemrawutan

Skybridge Solusi Kesemrawutan

, 11 NOVEMBER 2018 , 05:13:00

Cawapres Penghina Tunanetra

Cawapres Penghina Tunanetra

, 14 NOVEMBER 2018 , 11:49:00

Pembunuhan Satu Keluarga Di Bekasi, Advokat Muda Batak Surati Kapolri
Hanya Sapa Sandiaga Uno, Kades Ini Berurusan Dengan Polisi
Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Dahlan Iskan16 November 2018 05:00

Jokowi Bisa Dimakzulkan Karena Ucapan Ketum PSI
Ibas Persilakan Kader Demokrat Dukung Jokowi, Relawan: <i>Alhamdulillah</i>
Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter

Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter

Hersu Corner12 November 2018 18:33

Survei Soal Peran Ulama Di Pilpres Berpotensi Memecah Belah Umat
Hari Ini PPP Tentukan Dukungan Capres

Hari Ini PPP Tentukan Dukungan Capres

Politik16 November 2018 05:20

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Dahlan Iskan16 November 2018 05:00

BMKG Imbau Waspadai Bencana Alam Selama Musim Hujan
Bawaslu Beri Pelatihan Saksi Di TPS

Bawaslu Beri Pelatihan Saksi Di TPS

Nusantara16 November 2018 04:16