Verified
Hanura

PILKADA SERENTAK 2018

Survei Kerawanan Pemilu Bukan Untuk Menakuti Masyarakat

 KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 14:44:00 WIB | LAPORAN:

Survei Kerawanan Pemilu Bukan Untuk Menakuti Masyarakat

Zainuddin Amali/Net

RMOL. Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu. Zainuddin mengatakan, IKP itu dibuat bukan untuk menakuti masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.
"Jadi indeks kerawanan pemilu yang dua hari lalu di-launching Bawaslu saya kira itu bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kita jadi khawatir tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Tapi ini harus jadi pengingat dini. Supaya kita mengantisipasi inilah dari hasil survei, hal yang jadi titik rawan pada saat pilkada 2018," jelas Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).

Dari hasil survei yang dilakukan, Bawaslu menetapkan tiga provinsi dengan IKP tertinggi. Diantaranya Papua, Maluku dan Kalimantan Barat. Provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi itu memiliki nilai kerawanan antara 3,00 sampai 5,00.

IKP Provinsi Papua berada di angka 3,14; Maluku 3,25; dan Kalimantan Barat dengan IKP 3,04.

Angka-angka itu, lanjut Amali, bisa dijadikan bahan antisipasi bagi pemerintah, DPR, juga aparat kepolisian dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi kekisruhan menjelang atau saat Pilkada.

"Kami meminta ini tidak menjadikan masyarakat jadi takut tentang pelaksanaan Pilkada nanti. Tapi ini buat penyelenggara, buat DPR, bisa dijadikan sebagai bahan mengantisipasi. Jangan sampai apa yang menurut survei yang jadi ancaman, bisa terjadi. Sehingga kami mengapresiasi Bawaslu yang sudah melaunching," tukas politisi Golkar ini. [rus]

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00

Ketua Umum PAN Setuju Uang Saksi Dibiayai Negara