Dr. H. Oesman Sapta

Kader PPP Belum Satu Suara, Djarot-Sihar Harus Teken Kontrak Politik Khusus

 RABU, 10 JANUARI 2018 , 12:28:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

Kader PPP Belum Satu Suara, Djarot-Sihar Harus Teken Kontrak Politik Khusus

Arsul Sani/net

RMOL. Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus Pane harus mengadakan kontrak politik khusus dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar bisa mulus maju di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) tahun ini.

Sekretaris Jendral Partai PPP, Arsul Sani mengungkapkan bahwa kontrak politik tersebut dilakukan lantaran kader PPP yang berada di Sumatra Utara banyak yang keberatan.

"Karena ada keberatan dari teman-teman disana maka Pak Djarot dan Pak Dihar juga membuat kontrak politik dengan PPP yang terkait dengan kepentingan umat Islam disana," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).

Djarot-Sihar sebelumnya sudah mengantongi dukungan dari PDI Perjuangan. Namun partai berlambang banteng itu hanya memiliki 16 dari minimal 20 kursi legislatif untuk mengusung calon. Karena itu, PPP dijadikan pelengkap dengan kepemilikan empat kursi di DPRD Sumut.

Arsul mengungkapkan ada lima poin dalam kontrak khusus yang disetujui oleh Djarot-Sihar, dari kelimanya bertujuan untuk memajukan rakyat yang ada di Sumut khususnya umat muslim. Poin pertama Djarot dan Sihar akan mendukung gerakan nasional wakaf Alquran yang memang digelorakan oleh PPP.

Poin kedua, PPP meminta mengalokasikan lebih besar lagi dan secara khusus dalam APBD untuk kepentingan lembaga pendidikan islam dan pondok pesanteren yang ada disana jika mereka menang dalam Pilkada.

"Poin ketiga, PPP meminta agar keduanya mendorong lahirnya peraturan-peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minuman keras di wilayah Sumatera Utara," kata Arsul.

Poin keempat, PPP meminta Djarot dan Sihar meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia. Poin terakhir umat muslim harus diutamakan karena PPP melihat 30 persen bagian penduduk Sumatra Utara adalah non muslim.

"PPP tetap berprisnip yang nomer satu harus yang muslim," demikian Arsul. [san]

Komentar Pembaca
Nada Dari Nadi Dhani

Nada Dari Nadi Dhani

, 19 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

, 18 FEBRUARI 2019 , 07:00:00

Pertamina

Pertamina "Dilemahkan" Penguasa Sendiri

, 19 FEBRUARI 2019 , 12:33:00

Rizal Ramli Menyimak Debat

Rizal Ramli Menyimak Debat

, 18 FEBRUARI 2019 , 11:10:00

Prabowo Jenguk Ahmad Dhani

Prabowo Jenguk Ahmad Dhani

, 19 FEBRUARI 2019 , 16:19:00