Verified
Hanura

Pemerintah Minta Tidak Semua Proses Hukum Dihentikan Sementara Selama Pilkada

 JUM'AT, 12 JANUARI 2018 , 02:58:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Pemerintah Minta Tidak Semua Proses Hukum Dihentikan Sementara Selama Pilkada

Foto/Net

RMOL. Pemerintah tidak bisa ikut campur terkait permintaan aparat hukum untuk menghentikan sementara proses hukum dari pasangan calon kepala daerah saat berlaga di Pilkada serentak 2018.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat akan mengikuti rapat gabungan antara Pemimpin DPR, Komisi II dan Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1).

Menurut Tjahjo, masing-masing penegak hukum punya landasan sendiri dan harus dihormati, terlebih usulan tersebut bertujuan baik karena menjaga tahapan Pilkada berjalan dengan lancar.

Meski begitu, pemerintah tidak ikut memberikan tanggapan agar usulan tersebut bisa dijalankan.

"Saya kira kami tidak bisa ikut campur. Masing masing penegak hukum, baik itu kejaksaan dan KPK apakah ada koordinasi atau tidak tapi semua punya landasan hukum yang ada. Kita harus menghormati apapun yang diputuskan secara bersama atau pun masing masing," ujar Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo memberikan pandangan agar penegakan hukum dalam tahapan Pilkada tidak sepenuhnya berhenti. Salah satunya mengenai pengawasan politik uang.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

, 18 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00