Hanura

DPD Minta Presiden Jokowi Tinjau Ulang Izin Impor Beras

 JUM'AT, 12 JANUARI 2018 , 20:58:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

RMOL. Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba, mengimbau Presiden Joko Widodo meninjau kembali kebijakan impor beras. Sebanyak 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam akan masuk ke Indonesia di akhir Januari 2018 nanti.
"Kebijakan impor beras ini momennya tidak tepat. Pemerintah harus meninjau ulang ini. Ini pasti menyengsarakan petani. Kan lagi musim panen," tegasnya dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (12/1).

Bila Jokowi tetap memutuskan impor beras, lanjutnya, petani dipastikan kecewa. Apalagi hal ini dilakukan saat petani tengah gencar-gencarnya merayakan panen raya. Dari data yang ia peroleh diketahui hingga akhir Februari 2018 terdapat sekitar 5 juta ton gabah yang akan dihasilkan petani.

"Saya mau turun ke sawah ini untuk berkomunikasi dengan para petani. Kan kasihan meraka. Ya saya harap, jangan sampai gara-gara impor beras ini mereka kecewa. Tidak mau lagi ke sawah. Padahal kan gairah ke sawah itu akhir- akhir ini sudah semakin bagus dengan dorongan Kementan. Makanya tadi saya minta supaya impor ini ditinjau kembali," pintanya.

Sejatinya menurut Purba, sebelum impor pemerintah memeriksa stok gudang beras di gudang.

"Cek dulu stoknya berasnya dengan benar. Masih ada di gudang atau tidak. Setahu saya data dari Kementerian Pertànian itu, beras kita masih banyak sekali. Lalu mengapa harus impor?" tegasnya.

Ketika ditanya terkait harga beras medium yang mencapai harga Rp11.000-12.000 per kilogram atau melebihi harga HET yakni Rp 9.450 per kilogra dicibir oleh Parlindungan. Ia mengaku tidak mendapat keluhan terkait mahalnya harga beras dari masyarakat. Ia justru curiga ada permainan lain agar impor segera dilakukan.

"Kan rakyat tidak ada yang teriak mahal. Lalu stok khabarnya juga masih banyak. Hasil panen raya padi petani juga melimpah, bahkan umumnya para petani di daerah-daerah yang panen ini surplus katanya. Nah sebaiknya, kalau harga naik, pemerintah perbaiki dong jalur distribusinya, supaya pasokan lancar, harganya stabil. Jadi bukan impor jawabannya," imbuhnya.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI Persero) sebagai importir beras kualitas medium sebanyak 500.000 ton dengan payung  hukum yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

"Kami berikan izin impor beras khusus yang tidak diproduksi di Indonesia di dalam negeri. Kami tak mau mengambil resiko kekurangan beras di Indonesia. Yang jelas bukan beras IR 64. Beras impor ini tidak diproduksi di Indonesia," ujar Enggar saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (11/1) lalu.[dem]



Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
Ketika Kiai Ma'ruf Amin Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet Istighfar<i>!</i>
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Elemen Muda 212 Tolak Keputusan GNPF Ulama Yang Mendukung Prabowo-Sandi
Golkar: Kedok <i>#2019GantiPresiden</i> Sekarang Terbuka
Gatot Nurmantyo Faktor Penentu Kemenangan Pilpres
Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Suara Publik25 September 2018 05:46

Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu
Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Nusantara25 September 2018 05:11

Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

Suara Publik25 September 2018 04:45