Perludem Tolak Usulan Kapolri Soal Penundaan Proses Hukum Cakada

"Kami tidak setuju ya, karena begini dalam konteks kepentingan pemilih, pemilih itu berhak mendapatkan calon yang betul-betul terbaik yang bebas dari masalah hukum," kata Titi usai diskusi Polemik Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).

Pasalnya, lanjut Titi, ketika proses hukum calon kepala daerah dihentikan lalu kemudian ternyata sang calon terpilih terbukti bersalah, hal tersebut selain merugikan masyarakat yang memilihnya juga merugikan negara yang telah megeluarkan dana besar untuk menyelengarakan pilkada.

"Bayangkan investasi negara berupa biaya penyelenggaraan pilkada yang besar, perhelatan pilkada kompleks yang memerlukan tenaga dan anggaran yang tidak sedikit harus berakhir dengan terpilihnya kepala daerah yang bermasalah," sebut Titi.

Sementara itu, Kapolri beralasan mengapa ingin menunda proses hukum bagi mereka yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dikarenakan para kandidat yang akan bertarung telah berusaha mendapat simpati dan perhatian publik dengan tujuan meraup suara saat pemilihan.

"Nah, di tengah situasi ini bisa saja nanti mereka kehilangan suara popularits elektabilitas karena proses hukum," ujar Tito di Mabes Polri, Kamis lalu (11/1).

Lain hal, lanjut Tito, ketika proses hukumnya sudah pasti, artinya telah ada ketetapan hukum. Sebaliknya jika belum pasti cakada bersangkutan bersalah lalu ada panggilan-panggilan dari kepolisian maka dikhawatirkan menggerus elektabilitasnya dan mengganggu proses demokrasi.

"Saya berpendapat memang hukum adalah supremasi tapi demokrasi ini juga kita harus kita hormati," pungkas Tito. [rus]