Hanura

Anwar 'Sastro' Ma'ruf: Kalau UU Agraria Dijalankan, Penggusuran Tak Akan Pernah Terjadi

 SELASA, 16 JANUARI 2018 , 22:35:00 WIB | LAPORAN:

Anwar 'Sastro' Ma'ruf: Kalau UU Agraria Dijalankan, Penggusuran Tak Akan Pernah Terjadi

Jaya Suprana Show/RMOL

RMOL. Masih langgengnya penindasan oleh sistem dan kekuasaan membuat kesejahteraan dan kesetaraan tidak tercipta di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Anwar 'Sastro' Ma'ruf dalam acara khusus Jaya Suprana Show, Selasa (16/1).

"Jadi ada kesengajaan. Kesenjangan dibiarkan luar biasa. Indeks gini rasio mendekati 0,4, yang kaya dan miskin makin terlihat. Itu kenapa kite bentuk KPRI," kata Anwar.

Menurut Anwar belum terpenuhinya hak-hak dan kesejahteraan di tingkat buruh, nelayan, petani bahkan masyarakat pinggir kali karena di negeri yang bernama Indonesia ini kebebasan berserikat dan UU Agraria tak kunjung tercipta.

Anwar menjelaskan, UU agraria secara faktual ada, tapi kenyataannya tak pernah dijalankan. Menurut Anwar, perjuangan yang masih terus digelorakan oleh pihaknya adalah terkait UU Agraria dan revisi UU sistem kontrak dan outsourcing bagi buruh.

"Karena kalau terjadi kaum buruh sama kaum tani demo bareng pasti ngeri. Makanya kemudian sampai hari ini, UU agraria tidak dilaksanakan," kata Anwar.

Anwar pun menekankan jika UU Agraria betul-betul dilaksanakan maka penggusuran dan reklamasi yang jelas-jelas mengorbankan masyarakat sudah tidak akan pernah terjadi lagi.

"Indonesia ini luas, kenapa harus digusur bukan ditata. Ada pantai bagus kenapa harus reklamasi. Negara seharusnya bisa," kata Anwar.

Untuk itu menurut Anwar, akar dari masalah ini adalah masih kuatnya kepentingan bisnis dan politik yang lebih mengedepankan keuntungan kelompok, bukan pemerataan. Penggusuran, imbuh Anwar, bukan lagi melenceng dari konstitusi, tetapi juga sudah menginjak-injak nilai kemanusiaan.

"Penggusuran ini bukan kebutuhan masyarakat. Tapi ada kepentingan investor yang mau buat mall, apartemen dan lahan bisnis. Saya terlibat langsung dalam kelompok advokasi penggurusan Kampung Pulo dan Bukit Duri. Jelas ada kok kebijakan alternatif dan tanpa menggusur," kata Anwar.

Selain adanya kepentingan bisnis, Anwar mengaitkan tidak terlaksananya UU agraria dan kebijakan penggusuran yang terus berjalan akibat adanya sistem ekonomi neoliberal yang menyebabkan para politisi dan penentu kebijakan terjebak.

"Jadi ini juga terkati dengan politik lima tahunan. Jadi wakil rakyat yang ada di DPR itu sibuk revisi dan buat UU baru tapi mereka tidak paham. Rata-rata copy paste dari luar negeri. Mereka malas dan tidak berdaulat karena mikir untuk kepentingan proyek lima tahunan saja baik eksekutif dan lesgislatif. Jadi baik buruh, petani, nelayan, masyarakat pinggiran tidak pernah diperhatikan," demikian Anwar. [san]

Komentar Pembaca
Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

, 16 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00