Hanura

PKPI Tempuh Jalur Hukum Karena Merasa Dirugikan KPU

 KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 , 15:35:00 WIB | LAPORAN:

PKPI Tempuh Jalur Hukum Karena Merasa Dirugikan KPU

Jokowi-Hendropriyono/Net

RMOL. Ketua Umum PKPI AM. Hendropriyono prihatin dan menyesalkan kinerja KPU. Khususnya, terkait kinerja penyelenggara pemilu itu yang dianggap tidak profesional dalam melakukan verifikasi faktual di sejumlah daerah.
"PKPI merasa sangat dirugikan. Karena itu kami mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 kepada Bawaslu RI," tegas Hendro melalui siaran persnya, Kamis (15/2).

Berkas permohonan tersebut, telah dilayangkan ke Bawaslu dengan Tanda Terima Berkas Nomor 009/PS.PNM/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018.

Menurut Hendro, PKPI dinyatakan Tidak Memnuhi Syarat (TMS) di empat provinsi. Yaitu, Papua, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

Pihak PKPI juga telah menolak isi berita acara dari masing-masing KPU daerah yang mengeluarkan berita acara terkait ketetapan TMS tersebut. Karena hasil yang dimuat dalam berita acara tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.

"Bahkan sebagian karena kesalahan dan ketidakcermatan para petugas KPU di lapangan," sesal pensiunan jenderal TNI itu.

Pelanggaran itu, antara lain dengan tetap digunakannya sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai dasar verifikasi faktual. Menurut Hendro, penggunaan Sipol sebagai dasar untuk verifikasi faktual itu, telah melanggar hukum.

Bahkan sebagaian petugas KPU di beberapa daerah menolak melakukan verifikasi dengan alasan pengurus partai dan anggota di data fisik tidak sesuai dengan data Sipol.

"Ada juga petugas KPU daerah tertentu yang tiak mau melakukan verifikasi faktual ke kantor PKPI setempat," ungkapnya.

Temuan lainnya, ada ketidaksinkronan antara hasil verifikasi faktual tertulis di kabupaten/kota dengan berita acara di provinsi setempat. PKPI mengklaim memiliki bukti-bukti terkait semua pelanggaran dan penyimpangan itu.

"Kami siap dilakukan untuk diverifikasi faktual ulang untuk membuktikan itu semua dengan verifikasi yang benar dan akurat," jamin Hendro.

Pengajuan penyelesaian sengketa ini, lanjutnya, bukan hanya semata ingin ngotot ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

"Tapi, lebih dari itu, kami ingin penyelenggaraan Pemilu di semua tahapan dilaksanakan dengan profesional demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas," pungkasnya. [rus]

Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Atraksi Kembang Api

Atraksi Kembang Api

, 19 AGUSTUS 2018 , 05:36:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00