Hanura

UU MD3, PPP Dorong Presiden Keluarkan Perppu

 RABU, 21 FEBRUARI 2018 , 15:56:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

RMOL. Sekali pun Presiden Jokowi tidak meneken perubahan UU MD3 tidak akan menghalangi UU tersebut berlaku.
Sebab berdasarkan pasal 20 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen, RUU yang sudah disetujui menjadi UU tetap berlaku setelah 30 hari.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/2).

"Sebab persoalan utamanya bukan soal ditandatangani atau tidak oleh presiden. Justru yang jadi concern masyarakat luas kan seperti yang disampaikan PPP," ujarnya.

Terkait UU MD3, PPP menyampaikan dua hal. Pertama, adanya pasal-pasal yang rumusan normanya tidak dan belum dikonsultasikan kepada publik padahal warga masyarakat berpotensi terkena dampaknya.

Kedua, adanya pasal penambahan pimpinan MPR yang melangar hak konstitusional anggota DPD dan menabrak Putusan MK Nomor 117/2009.

"Nah PPP berharap Presiden keluarkan Perppu untuk mengganti ketentuan-ketentuan yang dianggap kontroversial dan setelah itu DPR bisa merevisi kembali dengan g membuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya secara bijak " kata Arsul. [dem]

Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00