Hanura

Irmanputra Sidin: Jokowi Sudah Tepat Tidak Keluarkan Perppu MD3

 KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 , 08:54:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Irmanputra Sidin: Jokowi Sudah Tepat Tidak Keluarkan Perppu MD3

Irmanputra Sidin/Net

RMOL. Reaksi atas permohonan uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hingga pucuk vertikal kekuasaan. Presiden Jokowi pun telah menyatakan secara eksplisif, termasuk melalui pembantunya, Menteri Hukum dan HAM, bahwa kemungkinan UU yang diajukan Irmanputra Sidin bersama advokat lainnya mewakili para pemohon itu tidak akan ditandatangani.
Presiden juga memastikan tidak akan ada Perppu MD3 dan bahkan mempersilakan untuk diajukan uji materinya di Mahkamah Konstitusi.

"Tentunya, ketiga sikap ini adalah hal yang positif. Pertama, instrumen Perppu memang akan tidak sehat jikalau dipakai untuk 'mengebom' atau 'membumihanguskan' undang-undang, karena Perppu menurut UUD 1945 bukanlah hak veto," ujar Irman melalui rilis.

Jikalau Perppu dipakai sebagai instrumen veto, menurut Irman, justru akan destruktif terhadap demokrasi konstitusional. Ia cenderung sepakat dengan sikap presiden untuk mempersilakan jalur MK. Sebab, kondratinya MK memang dihadirkan untuk memutuskan problem konstitusional UU.
 
"Sikap lain yang perlu dipahami bahwa di saat Presiden tidak menandatangani (mengesahkan) undang-undang ini, maka undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden (12 Februari 2018), pada hari ke-30 otomatis sah karena wajib diundangkan menurut Pasal 20 ayat (5 UUD 1945," terang Irman.

Jadi, imbuh Irman, meski presiden tidak menandatanganinya, UU itu tetap sah karena konstitusi (pasal 20 ayat (5) UUD 1945).

"Sikap tidak menandatangani undang-undang bisa dipahami, karena undang-undang sesungguhnya mengikat kita semua sebagai warga negara, termasuk kepada yang membentuk undang undang itu sendiri ( DPR dan Presiden). Bahkan suatu saat mereka semua pensiun dari jabatannya maka UU itu terus mengikatnya sebagai warga negara," paparnya.

DPR dan presiden hanya dapat dimintai keterangannya oleh MK. Namun dalam penyampaian keterangan tersebut, presiden bisa saja punya pertimbangan lain yang telah berbeda dengan intensi awal (pembentukan) UU tersebut.

"Oleh karenanya sikap presiden ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pemeriksaaan perkara ini, bahkan paradigma pembangunan demokrasi konstitusional pengujian UU kita di masa-masa datang," demikian Irman.[wid]


Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00