Hanura

Chaos Kalau Capres Tunggal

Warning Profesor Yusril

 SELASA, 06 MARET 2018 , 08:33:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Chaos Kalau Capres Tunggal

Prof Yusril Ihza Mahendra/Net

RMOL. Pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra mewarning bahaya capres tunggal di Pilpres 2019. Bahayanya, jika calon tunggal ini kalah melawan kotak kosong. Pemerintahan pun kosong, chaos pun tidak terelakkan.
Demikian analisa Yusril saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, semalam. Analogi tersebut, didasari dengan beragam regulasi yang menyulitkan bagi seseorang untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2019.

Yusril menilai, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melegalitaskan terjadi calon tunggal. Indikatornya, presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. "Saya menolak tapi dikalahkan MK," ujar Yusril.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak judicial review (uji materi) Pasal 222 UU Pemilu, 11 Januari lalu. Yusril jadi salah satu pihak yang mengajukan uji materi UU ini.

Nah, regulasi inilah yang melegalisasi terjadinya calon tunggal di Pilpres 2019. Skenarionya begini, penerapan aturan Pemilu 2014, untuk 2019 menyiratkan hanya ada dua poros politik seperti yang terjadi di Pilpres 2014. Jokowi versus Prabowo.

Saat ini, Jokowi sudah didukung lima parpol untuk Pilpres 2019: PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura. Lainnya: PAN, PKS, Gerindra, PKS, dan PKB belum bersikap. Menurut Yusril, jika PAN berpisah dari koalisi Gerindra dan PKS maka Prabowo sulit menjadi capres.

"Kalau hanya Gerindra dan PKS, Prabowo ngga bisa maju. Nah, kalau Prabowo justru mau diloby jadi cawapres Jokowi, Pilpres sudah selesai. Pertarungan melawan kotak kosong terjadi," prediksinya.

Jika Prabowo mau menjadi cawapres Jokowi, kata Yusril, akan terjadi skenario capres tunggal. Artinya, Pemilu tetap dilaksanakan dengan pemilihan Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong. Jika ini terjadi, masalah konstitusional terjadi.

Undang-Undang, kata Yusril, tidak mengatur bagaimana jika capres tunggal kalah melawan kotak kosong. Artinya, perlu legitimasi lebih dari separuh suara nasional untuk mengesahkan pasangan tersebut. Jika kalah melawan kotak kosong, pemerintahan pun kosong.

"Negara bisa terjadi chaos, atau dalam teori disebut constitutional resist, pemerintahan kosong. Masa jabatan tidak bisa diperpanjang oleh MPR. Sehingga kacau, sudah tidak ada pemerintahan lagi," warningnya. "Sudah tidak ada jalan konstitusional lagi," tambahnya.

Yusril berkelakar, secara regulasi tidak ada aturan jika capres kalah melawan kotak kosong. Apakah akan dilakukan putaran kedua atau tidak. "Apa iya ada putaran kedua," kelakarnya. "Kecuali kalau ada intelejen tambah-tambah suara biar menang, itu lain cerita," tambahnya.

Sebelumnya, gelagat Jokowi versus kotak kosong di Pilpres 2019 memang sudah terlihat. Wakil Sekjen DPP PDI-P Eriko Sotarduga dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu lalu menyebut ada tiga faktor yang membuat Jokowi menjadi calon tunggal.

Yaitu, elektabilitas Jokowi masih jauh lebih tinggi dari calon-calon lain termasuk Prabowo sebagai lawan terkuat. Kedua, adanya syarat ambang batas pencalonan presiden. Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Faktor ketiga, adalah keinginan setiap parpol untuk mengincar kemenangan di Pilpres.

"Kalau mencalonkan yang lain mungkin menang tidak? Mereka tak akan ambil resiko mencalonkan yg kalah," kata Eriko, di Jakarta. Kendati demikian, Eriko menegaskan tak ada strategi dari partainya untuk menjadikan Jokowi sebagai calon tunggal. Ia menegaskan, PDIP menyambut baik apabila muncul banyak penantang bagi Jokowi. "Kalau ada pemikiran mengarahkan ke calon tunggal tidak ada," pungkasnya.

Pun demikian dengan Gerindra. Waketumnya, Fadli Zon menegaskan jagoannya tidak akan menjadi cawapresnya Jokowi. "Tapi kami tegaskan Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres tapi sebagai capres. Dan juga kami akan maju bersama kawan-kawan koalisi nanti yang tentu akan bicara tentang paket capres dan cawapres," kata Fadli.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Andi Faisal Bakti menyampaikan potensi calon tunggal bisa diredam asalkan partai Islam komitmen untuk bersatu. Kalau berhitung, PKS, PAN, PKB, bisa mengusungkan capres. "Masalahnya siapa yang bisa menyatukan. Lebih bagus jika bisa merangkul Gerindra," ujar Andi kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, jika Jusuf Kalla mau mencapreskan diri maka problematika capres tunggal selesai. Bisa terjadi tiga poros di Pilpres 2019. Jokowi, Prabowo, dan Jusuf Kalla. "Artinya pendukung Jokowi bisa berpindah nantinya," pungkasnya. ***


Komentar Pembaca
Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi
Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

, 21 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00