Hanura

Status Kades Segera Setara PNS

 SELASA, 17 APRIL 2018 , 04:14:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Status Kades Segera Setara PNS

Taufik Kurniawan/Net

RMOL. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong agar ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 tentang Desa.
Perubahan peraturan tersebut dianggap menjadi salah satu solusi atas polemik status para perangkat desa yang terjadi selama ini.

Dorongan tersebut disampaikan Taufik usai menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) dari Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen yang datang ke Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4). PPDRI datang ke Taufik untuk meminta dukungan agar mereka bisa diangkat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

"Mereka telah rapat dengan Komisi II terkait dengan status perangkat desa. Alhamdulillah, Komisi II DPR sepakat dengan Pemerintah, status perangkat desa setara dengan ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terpenuhi," tutur wakil ketua umum PAN ini.

Taufik menambahkan, Pemerintah dan Komisi II DPR memutuskan, setatus perangkat desa setara dengan PNS golongan IIa. Artinya, hak tunjangan dan apa pun terkait kesejahteraan mereka, akan dimasukkan ke APBN. "Ini akan diteruskan dalam rapat berikutnya," ucapnya.

Ke depannya, lanjut Taufik, DPR juga akan melakukan revisi UU Desa. Sebab, masih ada sejumlah kelemahan dalam UU tersebut, khususnya terkait status para perangkat desa.

"Secara redaksional, belum ada ketegasan status PNS dari perangkat desa dalam UU tersebut. Ini perlu kita sempurnakan," tegasnya.

Selain itu, sambung dia, ruang akomidatif terhadap Ketua RT dan Ketua RW juga perlu dimasukkan dalam revisi UU Desa. Alasannya, Ketua RT dan RW merupakan ujung tombak perangkat desa. Sayangnya, selama ini, kesejahteraan mereka sangat memprihatinkan. Gaji mereka sangat kecil dan tidak layak.

"Perangkat desa tidak akan maksimal tanpa didukung RT dan RW. Lurah atau Sekdes enggak bisa bekerja tanpa mereka. Persoalan ini sudah ada Daftar Isian Masalah (DIM) revisi UU Desa," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan itu, Taufik juga menyinggung masalah menyaluran dan pemanfaatan dana desa. Menurutnya, program Rp 1 milar satu desa masih menemui sejumlah kendala. Banyak dana desa yang belum termaksimalkan dengan baik dan tak sesuai dengan kebutuhan desa bersangkutan. Banyak juga kasus penggunaan dana desa yang tersangkut masalah hukum.

"Saya menginisiasi revisi UU Desa karena secara tekhnis masih terhambat dengan berbagai persoalan. Terlebih, ada Peraturan Menteri (Permen) yang isinya di luar UU, seperti harus ada BUMDes dan APBDes. Ini kan memberatkan," tandasnya. [ian]

Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
Ketika Kiai Ma'ruf Amin Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet Istighfar<i>!</i>
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Elemen Muda 212 Tolak Keputusan GNPF Ulama Yang Mendukung Prabowo-Sandi
Golkar: Kedok <i>#2019GantiPresiden</i> Sekarang Terbuka
Gatot Nurmantyo Faktor Penentu Kemenangan Pilpres
Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Suara Publik25 September 2018 05:46

Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu
Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Nusantara25 September 2018 05:11

Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

Suara Publik25 September 2018 04:45