Verified
Hanura

ICMI Dukung KPU Tolak Koruptor Jadi Caleg

 SELASA, 17 APRIL 2018 , 09:05:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Pemilu yang baik bukan hanya membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, namun juga calon anggota legislatif yang memiliki rekam jejak yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Peserta pemilu atau calon anggota legislatif harus berintegritas juga. Begitu pun dengan pemilihnya, harus cerdas dan berintegritas," ujar Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/4).

Pernyataan Ferry itu merespon rencana KPU mencantumkan larangan bagi mantan koruptor yang ingin menjadi anggota legislatif melalui Pemilu 2019, dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan itu, ditegaskan Ferry, tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun UU 7/2017 tentang Pemilu. Peraturan tersebut malahan mendorong perwujudan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Korupsi merupakan extra ordinary crime. Diuraikan Ferry, UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menegaskan penyelenggara negara harus bersih dari tindakan KKN. Perilaku koruptif seseorang di masa lalu adalah bukti yang bersangkutan tidak berintegritas sehingga tidak layak diberikan kepercayaan kembali.

"Untuk menjadikan peserta berintegritas, proses syarat mutlak diperlukan caleg-caleg yang tidak tersangkut masalah korupsi, di samping proses rekrutmen di partai politik harus lebih mengedepankan sisi-sisi integritas, kapabilitas dibandingkan soal kedekatan, banyaknya uang dan figuritas semata," urai mantan Komisioner KPU ini.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00

Ketua Umum PAN Setuju Uang Saksi Dibiayai Negara