Hanura

Kebocoran Data Facebook Harus Diantisipasi KPU

 SELASA, 24 APRIL 2018 , 11:38:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Kebocoran Data Facebook Harus Diantisipasi KPU

Foto: Net

RMOL. Kebocoran data pengguna Facebook ke perusahaan pihak ketiga bernama Cambridge Analytica mendapat perhatian publik nasional dan dunia internasional.
Kebocoran data pribadi pengguna Facebook diduga digunakan sebagai senjata untuk keperluan politik dalam membentuk opini publik tertentu di jejaring sosial. Jumlah dari pengguna Facebook yang datanya bocor dalam kasus tersebut mencapai 87 juta pengguna.

Indonesia termasuk urutaan ketiga negara dengan kebocoran data platform media sosial terbesar itu. Menurut manajemen Facebook Indonesia, ada lebih dari 1 juta pengguna Facebook di Tanah Air telah bocor ke Cambridge Analytica.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II Dewan perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sutriyono mengatakan Peraturan KPU yang saat ini dibahas bersama dewan harus bisa mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan sosial media untuk kepentingan politik.

"Ini yang harus diantisipasi melalui peraturan KPU. Jangan sampai penyalahgunaan sosial media untuk manipulasi politik di 2019. Harus ada aturan KPU yang jelas," kata Sutriyono melalui siaran pers, hari ini (Selasa, 24/4).

Menurut Sutriyono sejauh ini, peraturan KPU yang disodorkan ke DPR belum mampu menampung persoalan yang diakibatkan oleh platform sosial media. Selama ini baru mengatur soal pengguna dan kandidat dalam menggunakan sosial media sebagai alat kampanye.

"Regulasi untuk pengelola platform sosial media di peraturan KPU belum detail dan jelas. Justru menurut kami ini yang harus diatur lebih detail. Bukan penggunanya, justru penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian yang masif dilakukan oleh pemilik platform sosial media," jelas Sutriyono.

Ia menambahkan, KPU fokus bagaimana membuat regulasi untuk media konvensional. Padahal, media konvensional sudah mulai ditinggalkan oleh publik dengan beralih ke pemanfaatan platform sosial media.

"Sangat membahayakan kualitas demokrasi kita jika sosial media tidak diatur dalam kontestasi Pemilu. Kita patut khawatir karena kebocaran data dan penyalahgunaan dalam ruang politik. Sebelum ada penyimpangan sebaiknya dibuat regulasi sebagai bentuk  antisipatif," jelasnya.[wid]

 

Komentar Pembaca
Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

, 16 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00