Hanura

Dukungan KSPI Ke Prabowo Bersyarat, Buruh Minta Jatah Menteri

 SELASA, 01 MEI 2018 , 20:26:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

Dukungan KSPI Ke Prabowo Bersyarat, Buruh Minta Jatah Menteri

Foto/Net

RMOL. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta jatah menteri tenaga kerja kepada Prabowo Subianto apabila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2019.
Presiden KSPI, Said Iqbal menilai syarat dukungan terseut hal yang wajar dilakukan.

Menurutnya, jatah menteri tersebut untuk mengawal 10 kontrak politik buruh yang sudah disepakati oleh Prabowo.

"Wajar diseluruh dunia kalau lakukan kontrak politik ada orang dari buruh yang bisa mengawal kontrak politik itu. Terutama untuk kepentingan buruh," ujarnya di Istora Senayan, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/5).

Meski Said mengakui bahwa pihaknya memang bukan partai politik tetapi kepentingan dan isu buruh yang ada di dalam kontrak politik harus dapat berjalan seperti semestinya.

Ia pun sudah membicarakan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu terkait permintaan Menteri Ketenagakerjaan dari serikat buruh. Namun demikian ia belum dapat membeberkan nama yang pantas untuk menduduki kursi menteri tersebut.

"Memang kami secara tegas meminta kepada Pak Prabowo bila Allah berkehendak dan rakyat memilih beliau jadi Presiden RI, Menteri tenaga kerja berasal dari serikat buruh. Tentang nama belum kami putusakan," pungkasnya.

Masa KSPI pertama melakukan aksi di depan Istana Negara hingga pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, massa KSPI bergerak ke Istora Senayan untuk perayaan May Day sekaligus deklarasi calon presiden RI 2019-2024 yang akan diusung buruh se-lndonesia.

Prabowo Sunianto dan Fadli Zon datang untuk menemui masa KSPI. Prabowo juga sempat tanda tangan kontrak politik yang berisi 10 poin tuntutan.

Adapun 10 poin tuntutan buruh yang diteken Prabowo yakni pertama, meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum dengan cara mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum, dari 60 KHL menjadi 84 KHL.

Kedua, revisi jaminan pensiun Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh, minimal 60 persen dari upah. Ketiga, Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

Keempat, stop perbudakan modern berkedok outsourching, honorer dan perpanjangan. Kelima, menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.

Keenam mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan. Ketujuh, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.

Kedelapan, menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

Kesembilan, menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen. Terakhir, meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. [nes]

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00