Hanura

Demokrasi Kita

 KAMIS, 31 MEI 2018 , 09:33:00 WIB

BEBERAPA hari ini penulis dikejutkan dengan ramainya berita bahwa Rektorat Universitas Gajah Mada (UGM) yang merupakan salah satu perguruan negeri tertua negeri ini menolak kehadiran Fahri Hamzah sebagai penceramah di masjid.

Alasan yang diberikan oleh Iva Aryani, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, terhadap penolakan tersebut adalah karena ada pro-kontra terhadap sejumlah penceramah yang akan mengisi di masjid kampus, salah satunya adalah Fahri Hamzah. Dua nama lain yang ditolak rektorat adalah Ismail Yusnanto yang merupakan mantan jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Novriyandi yang merupakan dosen internal UGM.

Penulis tidak sependapat, tapi penolakan terhadap jubir HTI, yang dianggap organisasi radikal, oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mungkin dapat dipahami, tapi penulis tidak dapat memahami apa yang terjadi kepada Fahri Hamzah.

Suka tidak suka, Fahri Hamzah adalah wakil ketua DPR periode 2014 – 2019. Sebagai anggota DPR, beliau adalah orang yang dipilih rakyat Indonesia untuk mewakili mereka di parlemen.

Sebagai wakil rakyat, adalah kewajiban konstitusional Fahri Hamzah untuk membuat pernyataan, mempertanyakan dan/atau berpendapat baik lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR atau luar rapat DPR.

Penulis tidak hendak masuk kepada pertanyaan apakah sikap UGM menghalangi anggota DPR berbicara di dalam kampus yang merupakan perguruan tinggi negeri itu melanggar UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2018  (“UU MD3”).

Penulis mengamati, ada satu persoalan krusial di balik keputusan tersebut yang melebihi dugaan tindakan penghinaan terhadap DPR (contempt of parliament). Persoalan itu adalah demokrasi Indonesia yang berjalan mundur.

Fahri Hamzah bukan satu-satunya orang yang terkena dampak kebijakan bersih lingkungan dari UGM sebab masih ada Ismail Yusnanto dan Novriyandi.

Selain UGM, kebijakan bersih lingkungan terhadap pihak-pihak yang dinilai “menimbulkan pro kontra” juga dilakukan oleh beberapa universitas lain, dan perusahaan, termasuk BUMN atau perusahaan swasta.

Beberapa alasan lain untuk menyatakan seseorang persona-non-grata atau dianggap sebagai orang yang tidak disukai adalah yang bersangkutan anti Pancasila atau anti NKRI.

Sesungguhnya, kebijakan mati perdata dan dilanjutkan dengan bersih-bersih lingkungan terhadap orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah tidak terjadi sekali ini saja.

Pada masa Orde Lama, banyak orang dikenakan kebijakan persona-non-grata karena dianggap menolak atau tidak mendukung nasakom dan memiliki fobia terhadap PKI dan komunis. Ketika Orde Baru berkuasa, banyak orang yang tidak terkait G30S/PKI dibuang ke Pulau Buru semata-mata karena mereka dinilai memiliki asosiasi atau hubungan dengan Partai Komunis Indonesia dan ormasnya.

Ada juga beberapa orang yang dianggap terlalu keras mengkritik Orde Baru terkena hukuman mati secara perdata atau tidak mendapat layanan publik dan disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat.

Penulis juga tidak setuju dan mengecam persekusi yang dilakukan ratusan massa PDIP terhadap harian Radar Bogor terkait pemberitaan berjudul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp. 112juta”.

Aksi main hakim sendiri ini mengingatkan kita kepada aksi massa beratribut PDIP tahun 2014 silam di Kantor TVOne di dua kota yakni Jogjakarta dan Jakarta, lagi-lagi juga berkaitan dengan pemberitaan yang tidak disukai. Apa yang terjadi ini tentu mengancam kebebasan pers.

Bila ada pihak tidak setuju dengan sebuah pemberitaan pers, seharusnya mereka menggunakan jalur yang tersedia dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu melalui Dewan Pers dan bila tidak puas dengan keputusan Dewan Pers, baru mengambil jalur perdata dan/atau pidana.

Walaupun usaha memasung pikiran dan kebebasan pers sering kali menggunakan Pancasila sebagai dalih, tapi dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, kita justru menemukan rumusan Pancasila yang menekankan kepada pentingnya perbedaan berpendapat, khususnya dalam sila mengenai musyarawah. Kutipan pidato Soekarno tersebut antara lain:

“Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua", "semua buat satu".

Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, maaf beribu-ribu maaf keislaman saya jauh belum sempurna, tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punyai hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilan tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjuangan selamanya ada.

Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya.

Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya.

Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan!”

Membaca pidato Soekarno tersebut, dapat dipahami bahwa Pancasila ala Soekarno adalah Pancasila yang akan menjadikan Indonesia sebagai kolam gagasan dan tempat pertarungan ide-ide. Inilah yang dimaksud sebagai prinsip permusyawaratan yang saat ini ditempatkan sebagai sila Keempat.

Pancasila berdasarkan pemikiran Soekarno tidak pernah ingin membatasi kalangan tertentu untuk memperjuangkan ide dan pikiran mereka dalam merumuskan masa depan Indonesia. Sebaliknya justru Soekarno ingin agar kelompok apapun yang ada di Indonesia untuk berjuang sehebat-hebatnya agar gagasan mereka dapat masuk dalam berbagai kehidupan bernegara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 
Sejalan dengan hal ini, Soekarno dalam pidato tanggal 25 Juni 1966 di hadapan anggota IPKI dan paduan suara Gelora Pancasila dari Medan di Istana Bogor pernah menyindir kelompok orang yang merasa atau mengklaim atau menepuk dirinya paling memahami Pancasila hanya untuk menyekat atau memberi batas antara pihaknya dengan pihak berseberangan. Pidato dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Saya berpesan lho…Kalau sudah memakai Pancasila, saya harap Pancasila yang betul-betul Pancasila lho! Sebab, perkataan Pancasila sekarang ini banyak dikecapkan. Tiap-tiap orang sekarang ini menebah dadanya. Aku Pancasilais, aku pengikut Pancasila, aku membela Pancasila, aku Pancasilais! Tapi dia sendiri sebetulnya bukan Pancasilais yang sejati. Sebab apa? Pancasila kukatakan berulang-ulang adalah satu pemersatu daripada bangsa Indonesia itu. Atas persatuan inilah maka negara Republik Indonesia ini harus didasarkan.

Tapi, belakangan ini, Saudara-saudara, banyak orang mempergunakan Pancasila itu sebagai satu anti something. Aku Pancasila, lo! Maksudnya, aku ini anti. Aku Pancasila, aku anti itu lo. Padahal Pancasila adalah ideologi pemersatu.

Itulah yang saya kehendaki daripada Saudara-saudara sekalian. Kalau betul-betul Pancasilais, ketahuilah bahwa Pancasila itu adalah pemersatu. Bukan sesuatu hal yang harus diartikan kepada yang lain. Dan keduanya, tanamlah sedalam-dalamnya keyakinan Pancasila itu di dalam kalbu supaya tetap hidup, meskipun dadamu hancur menjadi debu…”

Selain bertentangan dengan Pancasila, pemasungan terhadap kebebasan pers, hak seseorang untuk berpendapat dan berkumpul juga secara terang berlawanan dengan Pasal 28 jo. Pasal 28C jo.

Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kepada setiap warga negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan berhak berkomunikasi untuk memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi untuk mengembangkan pribadi, lingkungan, sosial dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Selain itu, perbuatan menghalang-halangi orang berpendapat baik lisan maupun tulisan dan kebebasan pers yang merupakan pilar keempat negara demokratis adalah pelanggaran serius terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui UU 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (“Kovenan Hak Sipil”).

Kovenan ini pada prinsipnya memberikan hak yang luas kepada masyarakat untuk berpendapat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan pengecualian pada Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 yaitu untuk menghormati hak atau nama baik orang lain; dan propaganda untuk perang atau tindakan menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang menghasut untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Apabila Kovenan Hak-hak Sipil dan Konstitusi kita dihubungkan dengan kejadian pelarangan orang-orang tertentu untuk berbicara di mimbar umum dan persekusi terhadap pers belakangan ini, maka secara hukum, mereka tidak boleh dipasung menerbitkan pemberitaan, kebebasan berpendapat dan berkumpul selama tidak ada bukti bahwa orang-orang itu pernah mengeluarkan penistaan kepada nama baik orang lain, mengeluarkan propaganda untuk perang atau menghasut pendengar atau pembaca pendapatnya untuk membenci pihak lain atas dasar kebangsaan, ras atau agama.

Dengan demikian, pemberitaan, pikiran atau pendapat yang menimbulkan pro dan kontra selama bukan ujaran kebencian atau penistaan terhadap nama baik seseorang adalah bukan dan tidak pernah menjadi alasan pembenar untuk memasung kebebasan pers, kebebasan berpendapat seseorang. Negara yang minim pro dan kontra di dalam masyarakat cenderung dekat dengan negara bersistem otoritarian dan totaliterisme dengan pola kepemimpinan satu arah.

Mengkritik pemerintah juga seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai dalih menghalang-halangi orang bersuara di kampus atau pers menulis pemberitaan, apalagi bila suara itu berasal dari anggota DPR dan lembaga pers yang secara konstitusi memang bertugas sebagai pengawas kinerja pemerintah.

Lagipula, bukankah reformasi dengan tuntutan antara lain kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan gerakan mahasiswa yang didukung oleh perguruan tinggi? Pelaku ujaran kebencian, ancaman terorisme dan radikalisme memang masih dan akan terus ada, namun penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan seksama agar tidak melanggar asas praduga tidak bersalah, hak asasi manusia dari orang yang tidak terlibat dan tidak bersalah.

Dengan semua ini, adalah tidak mengherankan bila index demokrasi Indonesia sejak 2015 terus menurun. Divisi riset majalah The Economist misalnya Indonesia berada di peringkat 68 dari 167 negara, atau kalah dari Timor Leste di peringkat 43. Penurunan ini adalah yang terburuk dibanding negara lain.

Sejalan dengan hal ini, pada 14 September 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis temuan mereka mengenai trend penurunan Indeks Demokrasi Indonesia dari 2016 – 2017, yang antara lain disebabkan oleh aspek kebebasan sipil menurun akibat meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi.

Sebentar lagi kita akan kembali merayakan hari lahir Pancasila. Ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk merefleksikan diri, apakah Bangsa Indonesia sudah sungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup atau hanya sebagai jargon untuk menekan lawan politik atau pihak yang memiliki pandangan berbeda dari kita? [***]


Hendra Setiawan Boen
Penulis adalah Advokat Muda, Pemerhati Demokrasi dan Kebijakan Publik
 

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Politikus PDIP Bagi-bagi Amplop?

Politikus PDIP Bagi-bagi Amplop?

, 14 DESEMBER 2018 , 17:00:00

Dibonceng Ojek Online

Dibonceng Ojek Online

, 16 DESEMBER 2018 , 17:45:00

Anies Sambut Jakmania

Anies Sambut Jakmania

, 16 DESEMBER 2018 , 03:34:00

Sinterklas Di Protes Rompi Kuning

Sinterklas Di Protes Rompi Kuning

, 15 DESEMBER 2018 , 19:50:00