Hanura

Keputusan Kemenkumham Soal PKPU Menimbulkan Ketidakpasitan Hukum

 SELASA, 12 JUNI 2018 , 06:27:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Keputusan Kemenkumham Soal PKPU Menimbulkan Ketidakpasitan Hukum

Foto/Net

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai langkah Kementerian Hukum dan Ham yang tidak menandatangani Peraturan KPU tentang Pencalonan Pileg 2019 menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru.
Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan pihak yang menunda-nunda PKPU sama saja mempersempit peluang pihak lain untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai sejatinya sejumlah pihak yang menolak salah satu aturan tentang mantan narapidana korupsi dilarang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, bisa berdebat di forum uji materi di MA.

"Jadi okelah sekarang kita masih berbeda pendapat. Kita uji bersama bukan berpolemik di media. Itu sama sekali tidak produktif," ujar Pramono kepada wartawan, Senin (11/6).

Lebih lanjut, Pramono juga berharap MA bisa memprioritaskan uji materi PKPU jika nantinya sudah mendapat persetujuan pemerintah dan ada permohonan untuk uji materi. Sebab, jadwal pendaftaran calon legislatif akan segera terlaksana pada 4 hingga 17 Juli mendatang.

"MA saya kira sangat paham situasinya. Proses uji materi ini, bisa diprioritaskan dari kasus-kasus yang lain," ujarnya. [nes]



Komentar Pembaca
Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

, 16 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00