Verified
Dr. H. Oesman Sapta

Keputusan Kemenkumham Soal PKPU Menimbulkan Ketidakpasitan Hukum

 SELASA, 12 JUNI 2018 , 06:27:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Keputusan Kemenkumham Soal PKPU Menimbulkan Ketidakpasitan Hukum

Foto/Net

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai langkah Kementerian Hukum dan Ham yang tidak menandatangani Peraturan KPU tentang Pencalonan Pileg 2019 menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru.

Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan pihak yang menunda-nunda PKPU sama saja mempersempit peluang pihak lain untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai sejatinya sejumlah pihak yang menolak salah satu aturan tentang mantan narapidana korupsi dilarang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, bisa berdebat di forum uji materi di MA.

"Jadi okelah sekarang kita masih berbeda pendapat. Kita uji bersama bukan berpolemik di media. Itu sama sekali tidak produktif," ujar Pramono kepada wartawan, Senin (11/6).

Lebih lanjut, Pramono juga berharap MA bisa memprioritaskan uji materi PKPU jika nantinya sudah mendapat persetujuan pemerintah dan ada permohonan untuk uji materi. Sebab, jadwal pendaftaran calon legislatif akan segera terlaksana pada 4 hingga 17 Juli mendatang.

"MA saya kira sangat paham situasinya. Proses uji materi ini, bisa diprioritaskan dari kasus-kasus yang lain," ujarnya. [nes]



Komentar Pembaca
Ada Pelanggar HAM Berat Di Kabinet Jokowi

Ada Pelanggar HAM Berat Di Kabinet Jokowi

, 22 JANUARI 2019 , 15:00:00

Pendukung OSO Demo KPU

Pendukung OSO Demo KPU

, 21 JANUARI 2019 , 15:00:00

Menunduk Usai Digarap KPK

Menunduk Usai Digarap KPK

, 22 JANUARI 2019 , 17:25:00

Ustaz Ba’asyir Periksa Kesehatan

Ustaz Ba’asyir Periksa Kesehatan

, 22 JANUARI 2019 , 13:43:00

Melongok PLTU Tenayan

Melongok PLTU Tenayan

, 22 JANUARI 2019 , 03:10:00