Hanura

Bupati Ngeluh Kualitas SDM

Jelang Izin Online Bareng Jokowi

 JUM'AT, 06 JULI 2018 , 09:12:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bupati Ngeluh Kualitas SDM

Foto/Net

RMOL. Presiden Jokowi mem­inta kepada para bupati untuk mendukung sistem perizinan terintegrasi berbasis online atau Online Single Submis­sion (OSS) yang sebentar lagi diluncurkan. Hal ini dilakukan agar program pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik sampai di tingkat kabupaten.
"Kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pusat dan kabupaten," katanya saat berdiskusi dengan 23 Bupati di Istana Bogor, kemarin.

Menurutnya, pertemuan dengan para bupati sengaja dilakukan dalam bentuk forum kecil sehingga dapat lebih memberi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya juga.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengata­kan, OSS merupakan program pemerintah untuk merevolusi perizinan. "Sistem ini kita back up dengan kelembagaan. Bahwa setiap kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah membentuk satuan tugas dan mengawal porses perizinan," katanya.

Darmin menjelaskan, den­gan sistem OSS ini semua per­izinan bisa diselesaikan secara online. Sistem OSS dibangun terintegrasi di seluruh Indone­sia. Dengan begitu, jika suatu proses perizinan terkendala sistem akan bisa mendeteksi di lembaga mana proses izin terhenti.

"Kita tak bisa lagi seperti dulu, di mana pemberi izin adalah bos. Pemerintah bukan hanya melayani, tapi juga mengawal proses perizinan," ujarnya.

Darmin berharap, dengan sistem OSS ini, nantinya proses perizinan akan lebih cepat dan mudah diakses. OSS ini adalah cara pemerintah menjawab tan­tangan revolusi industri 4.0.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku siap men­jalankan OSS di wilayahnya. Secara garis besar soal OSS sudah tidak ada persoalan karena di daerah-daerah sudah menerapkan sistem online.

"Jadi kalau mau menjalank­an OSS tinggal diintegrasikan saja," ungkapnya.

Di Kabupaten Nias dan Sum­ba Tengah ada salah satu ken­dala dalam menjalankan sistem OSS yakni dalam hal sumber daya manusia (SDM). Karena, SDM di kedua daerah tersebut sudah tidak ada regenerasi.

"Jadi perlu SDM yang mu­da-muda yang mengerti betul sistem ini untuk menjalankan OSS," kata Bupati Sumba Ten­gah Umnu Sappi Pateduk.

Untuk diketahui daerah memiliki peran penting dalam menjalankan OSS. Bahkan daerah yang tidak memberi layanan OSS akan dikenakan sanksi. Hal itu tercantum da­lam Pasal 100 PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjelaskan, akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan sistem OSS kepada investor yang telah memenuhi persyara­tan. Adapun saksi tersebut berupa teguran tertulis. ***


Komentar Pembaca
Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

#VLOGNEWS: Upacara di UBK, Prabowo Dapat Star of Soekarno
Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Sambut Kemeriahan Asian Games

Sambut Kemeriahan Asian Games

, 15 AGUSTUS 2018 , 04:34:00