Hanura

Kemenlu: Banyak Perusahaan Tidak Isi Data Penempatan TKI

 JUM'AT, 06 JULI 2018 , 17:56:00 WIB | LAPORAN: APRILIA RAHAPIT

Kemenlu: Banyak Perusahaan Tidak Isi Data Penempatan TKI

Foto: RMOL

RMOL. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) memiliki sejumlah tantangan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.
Direktur Perlindungan Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa saat ini ada sebanyak 800 ribu Warga Negera Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Sebanyak 500 ribu tersebar di Jeddah dan 300 ribu di Riyadh.

Dari kedua kota tersebut, Jeddah merupakan kota yang mendominasi banyaknya konflik atau kasus.

"Sekarang ada 18 WNI yang masih terancam hukuman mati di Arab Saudi, 9 di wilayah kerja Jeddah dan 9 di wilayah kerja KBRI Riyadh," ungkap Iqbal di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (6/7).

Tantangan utama Kemenlu dalam memberikan perlindungan kepada TKI adalah tidak adanya data yang kredibel tentang keberadaan WNI di Arab Saudi.

"Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar perusahaan pengarah tenaga kerja, yang mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri tidak menjalankan kewajiban UU,” ucapnya.

Dalam UU, sambungnya, ada kewajiban bagi para pengarah tenaga kerja untuk memberitahukan formulir AM05 ke perwakilan RI seluruh data WNI yang akan ditempatkannya.

"Kapan dia datang, kapan dia selesai kontraknya, siapa majikannya. Dan itu tidak pernah dijalankan. Jadi data saja tidak pernah terisi, jadi problemnya ada di sini," lanjutnya. 

Sementara tantangan berikutnya adalah tata kelola penempatan kerja TKI yang sangat lemah.

"Karena tata kelolanya lemah, pembekalannya tidak sesuai. Kita akan mendengar banyak cerita, yang mereka harusnya kalau di Timur Tengah itu 800 jam atau 400 jam pembekalan, baru lima malam diberangkatkan sehingga tidak memahami bagaimana bekerja dan tidak memahami bahasa," keluh Iqbal.

Atas tantangan itu, Kemenlu di bawah Menteri Retni Marsudi tengah fokus dalam perbaikan data. Sebab, data ini akan menjadi rujukan bagi bangsa ini dalam melindungi TKI.

"Karena ini akan diwariskan oleh pemerintah ini nanti untuk seterusnya adalah data WNI yang lebih baik," tukasnya. [ian]

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00