Hanura

Pembangunan Daerah Tertinggal Upaya Atasi Kesenjangan

 SELASA, 10 JULI 2018 , 13:15:00 WIB | LAPORAN: APRILIA RAHAPIT

Pembangunan Daerah Tertinggal Upaya Atasi Kesenjangan

Jusuf Kalla/RMOL

RMOL. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan kesenjangan dan ketimpangan di Indonesia merupakan suatu hal yang serius. Upaya mengatasi hal tersebut tentunya berbeda dengan negara lain, terlebih Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan berpulau-pulau.

"Mengatasi kesenjangan dan ketimpangan harus memenuhi berbagai cara, dan tentunya harus punya upaya. Ketimpangan ini bukan masalah baru, setiap saat bisa terjadi," ungkapnya saat berpidato di Indonesia Development Forum (IDF) 2018, Jakarta, Selasa (10/7).

JK menuturkan seperti halnya pada tahun 1998, dimana kesenjangan dan ketimpangan telah menimbulkan pemberontakan di Sulawesi dan Sumatera karena daerah tersebut kaya namun di sisi sarana rendah.  

"Karena itulah terjadi pemberontakan yang mengorbankan ribuan orang, Aceh juga bukan masalah syariah tetapi masalah ketimpangan ekonomi yang menyebabkan konflik," tuturnya.  

Selain itu, JK mengatakan kesenjangan juga menimbulkan masalah sosial yang besar. Oleh karenanya berbagai upaya telah dijalankan pemerintah untuk mengatasi polemik ini.  

"Salah satu program pemerintah sekarang adalah memajukan daerah yang tertinggal, karena kita menyadari bahwa untuk menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah mengatasi ketimpangan memajukan bangsa ini dengan seksama," lanjutnya.

Ketimpangan juga tidak lepas dari kemiskinan, sehingga penyebabnya yang panjang yaitu dimulai dari awal kehidupan, pendidikan, kesehatan, sanitasi termasuk ketersedian listrik.

"Tanpa pemerataan hal tersebut, maka tentu ketimpangan antar daerah akan terjadi," tandasnya.

Di tahun kedua ini IDF mengangkat tema "Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Indonesia". Tema tersebut dipilih karena beberapa sebab salah satunya berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi termiskin Indonesia termasuk Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat tercatat di bawah rata-rata nasional 70,81 persen. [rus]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00