Hanura

Komisi I DPD Masih Temukan Perbedaan Data Pemilih Di KPU Dan Kemendagri

 RABU, 18 JULI 2018 , 07:17:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Komisi I DPD Masih Temukan Perbedaan Data Pemilih Di KPU Dan Kemendagri

Ilustrasi/Net

RMOL. Komite I DPD memiliki catatan terkait penyelenggaraan Pilkada 2018 yang harus diperbaiki agar tidak terulang lagi di pilkada tahun 2019.
Catatan Komisi I DPD ini dipaparkan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Selasa (17/7).

Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menjelaskan dari hasil pengawasan pilkada serentak pihaknya menemukan berbagai temuan dalam pengawasan pilkada.

Temuan tersebut berupa validitas Daftar Pemilih Tetap, adanya calon tunggal, calon kepala daerah yang menjadi tersangka, tindak pidana, indikasi mahar politik atau money politic, serta pelanggaran netralitas ASN. Atas beberapa temuan tersebut, Komite I akan membahas dalam rapat kerja untuk perbaikan pilkada kedepannya.

Khusus untuk DPT, Komite I DPD menyoroti adanya perbedaan data pemilih antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Permasalahan ini masih berulang sejak pilkada serentak 2015 sampai sekarang, seharusnya dalam pilkada harus menggunakan satu data sebagai acuan. Dimana data tersebut dapat memberikan data riil mengenai pemilih," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/7).

"Kita sepakat pemilihan di 2019 semoga tidak ada lagi hak yang mencederai hasil dari proses, terutama DPT. DPT menjadi penting jika melibatkan quantitative election. Poin utama dalam pilkada itu dari DPT," imbuhnya.

Wakil Ketua Komite I DPD Hudarni Rani menambahkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya beberapa pelaksanaan pilkada, masih ditemukan kasus pemberdayaan ASN untuk kemenangan calon kepala daerah.

Ia meminta agar ASN dapat bersikap netral dan tidak mendukung calon kepala daerah tertentu yang ikut pilkada.

"ASN harus profesional dan paham dengan tugasnya. Kalau soal Pilkada jangan ikut campur, jangan jadi jurkam orang. Negeri ini baik kalau birokrasinya profesional," pesan Senator dari Provinsi Bangka Belitung ini.

Dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan data Kemendagri telah diperbarui secara berkala.

Bahkan instansinya memiliki data penduduk yang telah berumur 17 tahun di tahun 2019 yang akan menjadi pemilih di Pilkada 2019.

Meskipun begitu dirinya mengkhawatirkan penduduk yang telah berumur 17 tahun tetapi tidak mau merekam data mereka untuk memperoleh e-KTP.

"Secara konsitusional setiap waga negara berhak dipilih dan memilih. Tetapi untuk memilih harus mempunyai e-KTP. Ada 6 juta yang punya surat keterangan, tapi apakah mereka mau melakukan pelaporan sampai Desember untuk mendapatkan e-KTP," ucapnya.

Dalam rapat tersebut Komite I DPD juga membahas perkembangan pemekaran daerah melalui otonomi. Komite I DPD dan Mendagri sepakat untuk melakukan kajian komprehensif dalam rangka evaluasi pelaksanaan otonomi khusus, utamanya di Aceh, Papua, dan Papua Barat, sebagai dasar dalam pembentukan regulasi dan penyempurnaan pelaksanaan otonomi khusus. [nes]



Komentar Pembaca
Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

, 15 AGUSTUS 2018 , 18:00:00

Hadi Tjahjanto - Pengamanan Asian Games (Bag.1)
Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Hapus Ambang Batas Nyapres

Hapus Ambang Batas Nyapres

, 08 AGUSTUS 2018 , 14:37:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00